Connect with us

INFRASTRUKTUR

AP I Siapkan Rp500 Miliar Kembangkan Tiga Bandara

Published

on

Direktur Utama PT Angkasa I, Faik Fahmi.

Ekbis.co.id, Bontang – PT Angkasa Pura I telah menyiapkan sekitar Rp500 miliar mengembangkan tiga bandara yang diserahkan pengoperasiannya dari Kementerian Perhubungan.

Direktur Utama PT Angkasa I Faik Fahmi saat ditemui di sela-sela Rapat Koordinasi BUMN di Bontang, Kalimantan Timur, Senin (29/10/2018), merinci kebutuhan untuk tiga bandara, yaitu Bandara Sentani Rp300 miliar, Bandara Luwuk Rp60 miliar, dan Bandara Samarinda Rp190 miliar.

“Kalau Sentani itu sekitar Rp30 miliar, Luwuk sekitar Rp60 miliar, kemudian Samarinda Batu Rp190 miliar untuk bisa dioperasikan normal memenuhi standar AP I,” katanya.

Dia mengatakan sumber pembiayaan seluruhnya masih dari internal keuangan AP I. “Dari kami internal, nggak ada rencana kerja sama, kalau rencana kerja sama ini adalah Bandara Lombok,” katanya.

Terkait skema kerja sama, Faik menuturkan melalui penyertaan modal negara (PMN), kemudian Samarinda dan Sentani skema kerja sama operasi.

“Sentani itu kuantitifnya sudah kami selesaikan, kami bantu jadi isinya mengenai secara kuantitatif kemudian persentase dari keuntungan itu sudah kami hitung dan kami ajukan jadi target,” katanya.

Dia menargetkan mulai 1 November ini ketiga bandara tersebut sudah bisa dioperasikan oleh AP I. “Ya per 1 November rencana pendananaan dengan operasional jadi sesuai dengan harapan,” katanya.

Setelah diresmikan pada Kamis (25/10) kemarin, Bandara Baru Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto di Samarinda, Kalimantan Timur, mulai menambah rute penerbangannya.

Sudah ada tiga maskapai yang menyatakan akan segera mengisi rute penerbangan dari dan ke Samarinda, yaitu Garuda Indonesia, Lion Air dan Express Air.

Lion Air akan melakukan penerbangan perdana dengan rute dari Jakarta, Surabaya, dan Makassar, menuju ke Bandara APT Pranoto Samarinda (PP).

Sementara Garuda Indonesia akan melakukan penerbangan perdana dari Jakarta ke Samarinda (PP) dan Express Air tidak ketinggalan akan segera melakukan penerbangan perdana dari Yogyakarta ke Samarinda (PP). (jtr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

INFRASTRUKTUR

Pembangunan Jembatan Holtekam Habiskan Dana Rp1,8 Triliun

Published

on

Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) XI Papua, Oesman Marbun.

Ekbis.co.id, Jayapura – Pembangunan Jembatan Holtekam, yang melintas di atas Teluk Youtefa, Kota Jayapura, Papua, menghabiskan dana sekitar Rp1,8 triliun.

Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) XI Papua Oesman Marbun kepada Antara di Jayapura, Papua, Jumat (22/2/2019), mengatakan besarnya dana yang diserap karena digunakan bukan saja untuk pembangunan jembatan, tetapi akses jalan penghubung baik dari Hamadi maupun Holtekam.

Dana sebesar itu, kata Marbun, bukan hanya dari APBN tetapi juga APBD baik Provinsi Papua maupun Kota Jayapura.

Adapun rinciannya dana APBD untuk membangun akses jalan dari Hamadi sepanjang 400 meter dibiayai Pemkot Jayapura Rp51 miliar dan pembangunan jembatan pendekat dari arah Holtekam sepanjang 840 meter dengan dana Rp516,5 miliar.

Sedangkan dana APBN yang dialokasikan melalui Kementerian PUPR yaitu pembangunan jembatan atau bentang tengah sepanjang 433 meter senilai Rp943,6 milyar, jalan pendekat ke Jembatan Holtekam sepanjang 9,950 meter senilai Rp 225,7 miliar, dan jembatan pendekat dari arah Holtekam sepanjang 60 meter senilai Rp151,8 miliar.

“Pengerjaan baik jalan pendekat, jembatan utama, maupun jembatan dan jalan penghubung dari arah Holtekam sudah hampir selesai, dan diharap bulan Maret mendatang rampung,” kata Marbun.

Menurut dia, dengan selesainya pembangunan jalan serta jembatan yang menghubungkan Hamadi-Holtekam diharapkan dapat membantu mempercepat akses masyarakat yang ingin ke kawasan itu, termasuk bila hendak ke Kabupaten Keerom.

Ia menambahkan, khusus kelayakan jembatan sudah dilakukan uji coba beban dengan menggerahkan 160 truk dum yang bermuatan 10 ton. (eva)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

INFRASTRUKTUR

Luhut sebut Pembangunan Jalan Desa 191.000 Km Sebuah Pencapaian

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan 191.000 kilometer jalan desa sebagai sebuah pencapaian dalam pemerintahan Indonesia selama ini.

Luhut dalam Lecture Series on Indonesia’s Maritime Diplomacy: The Current Challenges di CSIS Jakarta, Jumat (22/2/2019), mengatakan bahkan orang-orang dari Bank Dunia seperti Direktur Bank Dunia untuk Indoneia Rodrigo Chavez dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim menyebutnya sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Orang Indonesia banyak yang tidak percaya. Bahkan Rodrigo atau Jim Kim saja tidak percaya. Ini achievement. Tidak pernah terjadi pemerintah beri dana desa ke seluruh wilayah di suatu negara,” kata Luhut.

Luhut menyebut pemberian dana desa dipuji pihak Bank Dunia karena dapat mengurangi kemiskinan sehingga menekan gini ratio.

Mantan Menko Polhukam itu menuturkan, saat debat capres putaran kedua, Minggu (17/2) lalu, di mana Jokowi sebagai calon presiden nomor urut 01 memaparkan mengenai telah terbangunnya 191.000 kilometer jalan desa, banyak pihak tidak mempercayainya.

“Banyak yang tidak percaya karena tidak tahu. Padahal saya tanya kepala daerah Humbang Hasundutan di Danau Toba itu, katanya di kampungnya itu ada yang terbangun tiga kilometer, tujuh kilometer, ada juga enam kilometer. Rata-rata 3-5 kilometer,” katanya.

Munculnya angka 191.000 kilometer itu, menurut Luhut, merupakan capaian hingga Agustus 2018 lalu. Besarnya angka tersebut disebutnya karena banyaknya penerima dana desa.

“Dana desa tu dibagikan kepada 74.835 desa. Coba saja kalikan itu,” ujarnya. (aij)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

INFRASTRUKTUR

Menko Darmin Harapkan Tol Medan-Binjai Selesai Oktober 2019

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengharapkan pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai, Sumatera Utara, yang sempat tertunda karena persoalan lahan, bisa selesai pada Oktober 2019.

“Kita membahas dan memutuskan hal-hal terkait pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai agar selesai sesuai target pada Oktober 2019,” katanya saat memimpin rapat koordinasi membahas kelanjutan Jalan Tol Medan-Binjai di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Darmin memastikan pembangunan infrastruktur jalan tol ini akan selesai sesuai rencana setelah masalah pembebasan lahan usai sepenuhnya pada akhir Maret 2019.

“Pembebasan tanah akan selesai akhir Maret sampai pengosongan, sehingga awal April bisa dimulai pembangunan,” ujarnya.

Oleh karena itu, rapat koordinasi ini mengambil keputusan melalui penegasan porsi uang ganti kerugian dengan skema 70 persen dan 30 persen.

Porsi 70 persen diberikan pada masyarakat Kampung Tua yang menguasai tanah dan 30 persen pada pemegang sertifikat hak milik (SHM) dan ahli waris pemegang grant sultan, sesuai dengan ganti rugi melalui tim penilai.

Skema ini sebelumnya telah ditetapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada November 2017.

Namun, apabila pemegang SHM tidak menyetujui uang ganti kerugian sebesar 30 persen maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengambil keputusan.

Keputusan itu antara lain melakukan konsinyasi ke pengadilan negeri setempat dan selanjutnya kantor pertanahan melakukan pemutusan hubungan hukum atas SHM setelah ada penetapan dari pengadilan negeri.

Kemudian, mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pembatalan SHM secara administratif.

Selain itu, meminta aparat penegak hukum di pusat dan di daerah mendukung kebijakan tersebut agar proyek Jalan Tol Medan-Binjai dapat tuntas pada Oktober 2019.

Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Wali Kota Medan juga diharapkan ikut mengawal dan memfasilitasi upaya percepatan penyelesaian masalah pengadaan tanah Jalan Tol Medan-Binjai Seksi 1.

Dengan selesainya proses pembayaran ganti rugi kepada masyarakat maka diharapkan pengosongan lahan yang masih menghambat pembangunan dapat selesai Maret 2019.

Proyek Jalan Tol Medan-Binjai Seksi 1 (Helvetia-Tanjungmulia) sepanjang 6,071 kilometer ini masih terhambat proses pembangunannya karena persoalan sengketa tanah.

Padahal pembangunan ruas tol seksi 2 (Helvetia-Semayang) sepanjang 9,051 kilometer dan seksi 3 (Semayang-Binjai) sepanjang 10,319 kilometer telah selesai 100 persen.

Pembangunan jalan tol yang masuk dalam proyek strategis nasional ini telah memakan biaya Rp1,1 triliun dan dimulai sejak April 2015.

Menurut rencana awal, proyek yang digarap oleh PT Hutama Karya (Persero) ini seharusnya beroperasi pada Juni 2018. (sat)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending