Connect with us

INFRASTRUKTUR

Bappenas : Indonesia Masuki Era Baru Pengambilan Kebijakan Investasi

Published

on

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini Indonesia tengah memasuki generasi baru dalam pengambilan kebijakan terkait investasi.

“Secara fundamental, generasi baru tersebut terbagi atas dua strategi kebijakan, yakni reformasi administrasi dan reformasi sektoral,” ujar Bambang dalam keterangan resmi yang diterima Antara di Jakarta, Jumat (26/10/2018).

Salah satu contoh konkret kebijakan reformasi administrasi adalah pembentukan Online Single Submission (OSS) Center yang melibatkan dan mengintegrasikan 22 kementerian/lembaga yang berkewajiban untuk menerbitkan izin bisnis atau investasi di bawah satu payung konsolidasi yang sama sehingga investor semakin tertarik untuk berinvestasi.

Sebagai tindak lanjut impelentasi OSS, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Pemerintah Indonesia juga memberlakukan Electronic Single Submission System, yang bertujuan untuk menyediakan layanan terintegrasi yang lebih simpel, cepat, dan transparan.

Terkait reformasi sektoral, Pemerintah Indonesia tengah berusaha untuk mendukung penuh investasi di bidang infrastruktur melalui tiga strategi utama sesuai RPJMN 2015-2019.

Pertama, pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar seperti air minum, sanitasi, listrik dan perumahan. Kedua, pemberian dukungan sektor-sektor terdepan dengan membangun konektivitas melalui jalan tol laut, transportasi intermoda, serta pelayanan daring seperti e-Government, e-Health, e-Education, e-Logistic, e-Commerce, juga sektor energi. Ketiga, pemberian dukungan transportasi urban, di antaranya melali pembangunan sistem transportasi massal intermoda berbasis jalan dan reu

Selain isu reformasi administrasi dan reformasi sektoral, Indonesia juga menghadapi dua isu penting terkait implementasi dan realisasi investasi di Indonesia, yaitu kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) dan Daftar Negatif Investasi (DNI).

Menurut laporan EoDB dari Bank Dunia, Indonesia tercatat sebagai negara berpredikat Top Regulation Reform karena secara konsisten telah berhasil memperbaiki peringkat EoDB dari 106 di 2016, 91 di 2017, hingga 72 di 2018. Sesuai mandat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Pemerintah Indonesia kini berupaya untuk meraih posisi 40 dalam peringkat EoDB pada 2019 mendatang.

Untuk mengatasi isu DNI agar fasilitas investasi dapat tersedia di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan revisi DNI, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016.

Peraturan tersebut menegaskan tujuh sektor yang kini 100 persen terbuka bagi investasi langsung asing (FDI), yaitu distributor yang berafiliasi dengan produksi, bahan mentah untuk farmasi, kerja sama e-Commerce dengan usaha kecil dan menengah (UKM), marketplace, industri film, layanan infrastruktur transportasi dan pendukungnya, dan pariwisata.

Meski FDI turun 41 persen di semester pertama 2018, realisasi investasi Indonesia masih didominasi FDI, dengan share FDI sebesar 56,6 persen dari total FDI ditambah investasi langsung domestik (DDI). Pertumbuhan FDI pun tercatat menurun 2 persen di semester pertama 2018.

Secara umum, terdapat koneksi antara DNI dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pemerintah sangat sadar bahwa target pembangunan infrastruktur tidak bisa dicapai hanya dengan menggunakan satu pendekatan pendanaan, mengingat terbatasnya anggaran pemerintah yang hanya mampu membiayai 41,3 persen total kebutuhan infrastruktur senilai 148,2 miliar dolar AS.

Sisa kebutuhan infrastruktur sebesar 22,2 persen atau senilai senilai 79,8 miliar dolar AS dan 36,5 persen lainnya atau senilai 131,1 miliar dolar AS diharapkan dapat dipenuhi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

Skema PINA melengkapi skema KPBU untuk mengoptimalkan peran BUMN dan sektor swasta dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Investasi sangat mendukung pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia, terutama dalam meraih Tujuan 8 yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Untuk menjawab tantangan peluang penciptaan tenaga kerja, Pemerintah Indonesia telah berhasil menyerap banyak tenaga kerja dalam industri padat karya, baik melalui FDI dan DDI, dalam kurun waktu 2018 hingga semester pertama 2018,” ujar Bambang.

Penyerapan pekerja tersebut tersebar di tiga sektor. Pertama, sektor primer, meliputi tanaman pangan dan perkebunan, pertambangan, peternakan, dan kehutanan.

Kedua, sektor sekunder, yakni industri makanan, industri bahan kimia dasar dan produk kimia, industri bahan logam dasar dan produk logam, industri tekstil, bahan kulit dan produk kulit, termasuk industri sepatu.

Ketiga, sektor tersier, mencakup transportasi, pergudangan, telekomunikasi, kelistrikan, gas, air, konstruksi, hotel dan restoran, juga layanan lainnya.

“Dengan perbaikan terus-menerus, Indonesia akan mampu meraih target SDGs yang telah ditetapkan,” ujarnya. (cit)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

INFRASTRUKTUR

Pembangunan Jalan Lintas Selatan Tulungagung-Trenggalek Dilanjutkan

Published

on

Bupati Tulungagung, Maryoto Bhirowo.

Ekbis.co.id, Tulungagung – Pembangunan ruas jalan nasional di jalur lintas selatan yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung dengan Kabupaten Trenggalek di Jawa Timur kembali dilanjutkan tahun ini dengan panjang infrastruktur mencapai 7,7 kilometer.

Plt Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo di Tulungagung, Selasa (19/3/2019) mengkonfirmasi kelanjutan proyek nasional itu setelah Pemkab Tulungagung mendapat kepastian rencana kerja dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Tahun ini pembangunan akan dilanjutkan dengan panjang 7,7 kilometer, JLS mulai dari Klatak hingga batas Trenggalek,” katanya.

Ia mengatakan, proses pembangunan saat ini masih dalam tahap lelang di Kementerian PUPR.

Kata dia, pembangunan JLS sangatlah diperlukan terlebih di wilayah Watulimo Trenggalek terdapat Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) serta pelabuhan barang perintis yang merupakan salah satu bagian cikal bakal tol laut di selatan Jawa.

Senada, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tulungagung Suharto menjelaskan, sesuai dengan rencana pembangunan JLS di wilayah Tulungagung, juga akan dibangun sepanjang 54,8 kilometer mulai dari batas Kabupaten Blitar hingga perbatasan Kabupaten Trenggalek.

Sedangkan saat ini pembangunan yang sudah terealisasi mencapai 20 persen.

“Dari 54,8 kilometer itu yang sudah dibangun ada 13 kilometer. Kemudian tahun ini ditambah 7,7 kilometer dari Pantai Klatak hingga Prigi, Trenggalek itu. Untuk sisanya masih menunggu tahap berikutnya,” ujarnya.

Setelah ruas Klatak, pembangunan akan dilanjutkan ke empat titik lainnya, yakni pertigaan arah Popoh hingga Brumbun, Brumbun-Sine serta Sine-Pucanglaban.

“Untuk Brumbun-Sine dalam proses pembukaan lahan, sedangkan Sine Pucanglaban dalam proses pembebasan lahan milik warga,” katanya. (dhs)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

INFRASTRUKTUR

Menko Kemaritiman Perintahkan Pembangunan Dermaga Cikahuripan yang Mangkrak Dilanjutkan

Published

on

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat meninjau lokasi Dermaga Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang pembangunannya mangkrak pada Selasa, (19/1/2019).

Ekbis.co.id, Sukabumi – Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memerintahkan untuk melanjutkan pembangunan dermaga Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang mangkrak sejak 2012.

“Saya sudah perintahkan ke jajaran dan sudah meninjau langsung lokasi dermaga Cikahuripan yang memang tidak layak. Maka dari itu permintaan ini akan saya rapatkan sehingga satu sampai dua minggu ke depan bisa diputuskan untuk dibangun,” katanya saat melakukan kunjungan kerja ke Sukabumi, Selasa (19/3/2019).

Menurut dia, ia diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk membereskan semua fasilitas yang menyangkut kepentingan banyak orang dan untuk bekerja dengan cepat dalam memberikan pelayanan.

Salah satunya pembangunan dermaga ini, apalagi informasi dari nelayan jika ingin melaut harus berenang dulu untuk mencapai ke kapal yang ditambatkan di laut. Selain itu, sebagian nelayan juga ada yang menambatkan kapal di Palabuhanratu, Cibangban dan lain-lain sehingga ongkos operasionalnya bertambah.

Maka dari itu, pihaknya menginginkan agar pembangunan dermaga ini bisa dilaksanakan untuk anggarannya tentunya disesuaikan dengan kebutuhan yang terpenting nelayan di Cikahuripan bisa melaut dan menambatkan kapalnya.

“Untuk pembangunan ini saya akan terlibat langsung agar bisa selesai tepat waktu. Kemungkinan untuk pembangunan ini memakan waktu 1,5 tahun,” tambahnya.

Luhut mengatakan diperkirakan anggaran untuk pembangunan dermaga ini mencapai Rp114 juta. Diharapkan pembangunan ini bisa segera terealisasi setelah mangkrak sejak 2012.

Sementara, Ketua Persatuan Nelayan Tradisional Kabupaten Sukabumi Aji Troy mengatakan dermaga Cikahuripan ini dibangun sejak 2001 namun belum selesai pada 2012 sudah berhenti. Sehingga banyak fasilitas yang rusak.

Kedatangan Menko Kemaritiman ini sangat membantu apalagi ditargetkan pembangunan dermaga selesai 2020. “Untuk anggaran kami serahkan kepada pemerintah yang terpenting dermaga ini bisa berdiri dan difungsikan untuk aktivitas nelayan yang jumlahnya mencapai 3.200 orang,” katanya. (aar)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

INFRASTRUKTUR

IPC Alokasikan 30 Persen dari Total Capex untuk Digitalisasi pada 2019

Published

on

Ekbis.co.id, Jakarta – PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC akan mengalokasikan sekitar 30 persen untuk digitalisasi pada tahun ini dari total belanja modal atau “capital expense” (Capex) digitalisasi sebesar Rp1 triliun hingga 2020.

“Untuk digitalisasi yang kita siapkan hingga tahun 2020, total Capex sebesar Rp1 triliun. Tahun ini kita perkirakan alokasi untuk digitalisasi sekitar 30 persen dari total Capex sebesar Rp1 triliun tersebut,” ujar Direktur Utama (Dirut) IPC Elvyn G. Masassya kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/3/2019).

Sedangkan untuk total capex keseluruhan yang IPC untuk tahun 2019 sebesar Rp11,6 triliun, dengan sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan proyek-proyek baru.

“Total capex kita secara keseluruhan sebesar Rp11,6 triliun dimana jumlah tersebut sebagian besar kita alokasikan untuk pembangunan proyek-proyek baru, pembaharuan peralatan dan sebagian diantaranya untuk digital,” ujar Elvyn.

Sejak beberapa tahun terakhir sudah mencanangkan Pelindo II / IPC menjadi pelabuhan berbasis digital atau digital port, dimana segala sesuatu yang terkait dengan proses bisnis sudah dikonversi menjadi digital baik dalam aspek operasional, keuangan, maupun aspek-aspek lainnya.

IPC melakukan transformasi di sisi operasional yang disebut dengan radical change pola operasional dari yang sebelumnya manual menuju digital. Digital bukan hanya dalam konteks pelayanan di terminal tapi melingkupi seluruh kegiatan pelabuhan secara korporasi, baik dari sisi laut maupun darat.

Di sisi laut, IPC menyiapkan Marine Operation System (MOS), Vessel Management System (VMS) dan Vessel Traffic System (VTS), untuk memonitor dan memantau pergerakan kapal sejak mereka berangkat dari pelabuhan awal sampai tiba di Pelabuhan Tanjung Priok.

Di sisi darat, IPC telah memiliki Terminal Operating System (TOS) dan Non Peti Kemas Terminal Operating System (NPKTOS) serta Auto Tally untuk perhitungan kontainer. Selain itu, IPC juga menyiapkan Container Freight Station (CFS), Buffer Area, DO Online, Auto Gate, Car Terminal Operating System, Reception Facility serta Truck Identification untuk mengidentifikasi pengemudi dan tujuan pengiriman barang dari seluruh armada pengangkut barang yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Sedangkan di sisi keuangan, IPC melakukan transformasi yang signifikan, yaitu seluruh transaksi di pelabuhan berbasis elektronik atau Cashless Payment System. Jadi tidak ada lagi pembayaran secara tunai dan pola yang IPC lakukan ini tentu berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan menjadi lebih cepat, lebih terdata, lebih transparan dan lebih akurat.

“Penerapan digitalisasi berbagai sisi di pelabuhan menjadi fokus utama IPC dua tahun terakhir. Standardisasi pelayanan berbasis digital di sisi darat dan laut diimplementasikan dan dioptimalkan secara menyeluruh mulai saat barang dikirimkan ke pelabuhan sampai kemudahan pembayaran serta tracking dan tracing barang,” kata Elvyn. (aji)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending