Connect with us

BUMN

IRESS Mendesak Pemerintah dan DPR Ikut Selesaikan Kasus BUMN – Bumigas

Published

on

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara.

Ekbis.co.id, Jakarta – Berlarut-larutnya kasus sengketa hukum antara PT Geo Dipa Energi (Persero) dan PT Bumigas Energi terkait dengan kontrak pengembangan PTLP Dieng dan Patuha dinilai memberikan preseden buruk bagi pengembangan panas bumi dan menghambat program penyediaan listrik nasional.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terkait kasus tersebut tidak tepat dan berpotensi merugikan negara.

Menurutnya, Bumigas tak memiliki hak untuk meminta ganti rugi atau melanjutkan kontrak dengan Geo Dipa karena telah terbukti gagal memenuhi ketentuan kontrak.

Dampak dibatalkannya Putusan BANI No.922/2017 adalah Bumigas meminta membayar ganti rugi sebesar Rp 5 triliun sebagaimana gugatannya di PN Jakarta Selatan. Bumigas pun meminta Geo Dipa menyerahkan aset PLTP Patuha Unit 1 senilai Rp2,5 triliun kepada Bumigas.

“Padahal PLTP ini sudah dibangun sendiri oleh Geo Dipa melalui pinjaman dari BNI. Tentu saja keputusan PN Jaksel di atas sangat pantas dicurigai sarat KKN, karena bukan saja absurd, tidak masuk akal, tetapi juga dengan vulgar melegalkan upaya perampokan aset negara,” katanya di Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Marwan menjelaskan, Bumigas terbukti telah gagal memenuhi ketentuan kontrak, gagal menyediakan dana proyek, melakukan kriminalisasi dan berbohong memiliki rekening di HSBC Hongkong (rekening fiktif-red).

Karena didukung dan terlibat KKN dengan oknum-oknum penguasa, Bumigas leluasa menjalankan agenda bisnis dan mempengaruhi lembaga-lembaga pengadilan, sehingga putusan-putusan BANI dan MA yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat pun dapat dianulir.

Adapun Putusan BANI No.922/2017 pada 30 Mei 2018 menyatakan Bumigas gagal menyediakan dana sesuai ketentuan Pasal 55 Kontrak dan menyatakan Kontrak dinyatakan berakhir terhitung 30 Mei 2018. Namun, Bumigas kemudian kembali mengajukan permohonan (ketiga) pembatalan Putusan BANI No.922/2017 kepada PN Jakarta Selatan pada 4 September 2018.

Lebih jauh, IRESS melihat bahwa oknum-oknum hakim pada lembaga-lembaga pengadilan yang menangani kasus ini mengidap moral hazard yang justru terpengaruh dengan upaya KKN yang dilakukan Bumigas.

“Dengan begitu, keputusan yang diambil justru memihak kepada yang salah dan yang gagal memenuhi kewajiban kontrak. Keputusan lembaga-lembaga pengadilan tersebut bukan saja telah menghambat proyek pembangunan kelistrikan nasional, tetapi juga berpotensi merugikan negara triliunan rupiah,” tegasnya.

Oleh karena itu, Marwan mendesak agar pemerintah dan DPR turun tangan menyelesaikan kasus ini.

Potensi kerugian negara jika GDE menyerahkan PLTP Patuha Unit 1 kepada Bumigas mencapai Rp 2,4 triliun. Salah satu upaya kriminalisasi Bumigasterhadap GDE adalah terkait perizinan hak pengusahaan SDA panas bumi rezim lama yang dianggap tidak sah dan illegal.

Padahal menurut aturan yang berlaku, izin pengelolaan pengusahaan panas bumi rezim lama berupa kuasa pengusahaan jelas diakui oleh hukum Indonesia, seperti yang dijalankan oleh Pertamina Geothermal Energi (PGE) dalam mengelola 14 wilayah kerja PLTP.

Jika kriminalisasi tanpa dasar dibiarkan, dan dikuatkan pula oleh putusan pengadilan (MA), maka seluruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, serta pemegang saham GDE dan PGE pun dapat dilaporkan pidana oleh pihak lain yang bermaksud merebut dan mengambil wilayah pengusahaan panas bumi diluar ketentuan peraturan yang berlaku.

“Yang jauh lebih penting, hal ini tentu akan menjadi preseden buruk yang akan menghambat program penyediaan listrik di Indonesia,” kata Marwan.

Di sisi lain, IRESS melihat bahwa oknum-oknum hakim pada lembaga-lembaga pengadilan yang menangani kasus ini mengidap moral hazard yang justru terpengaruh dengan upaya KKN yang dilakukan Bumigas. Dengan begitu, keputusan yang diambil justru memihak kepada yang salah dan yang gagal memenuhi kewajiban kontrak.

“Keputusan lembaga-lembaga pengadilan tersebut bukan saja telah menghambat proyek pembangunan kelistrikan nasional, tetapi juga berpotensi merugikan negara triliunan Rupiah,” kata Marwan Batubara. (tim)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BUMN

Tiga BUMN Raih Penghargaan Pencegahan Korupsi dari KPK

Published

on

Pemberian penghargaan Penerapan Laporan Harta Kekayaan zpPenyelenggaraan Negara (LHKPN) Terbaik Tahun 2018.

Ekbis.co.id, Jakarta – Sebanyak tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas upayanya mencegah korupsi melalui Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Tahun 2018.

Ketiga BUMN tersebut adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Penghargaan diterima ketiganya pada acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2018 di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

“Selamat kepada Telkom, KAI dan PGN atas penghargaannya. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari BUMN dalam rangka mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan mematuhi pelaporan harta kekayaan dan menerapkan upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan perusahaan,” kata Deputi Bidang Jasa Keuangan, Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Menurut Gatot, penghargaan ini merupakan satu dari sekian banyak apresiasi atas upaya BUMN mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan bersih. Kementerian BUMN pun senantiasa mendorong seluruh BUMN agar terus meningkatkan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Bagi KAI, ini kali keduanya Perseroan meraih predikat penghargaan tersebut. Menurut data sampai dengan November 2018, Wajib Lapor KAI dan Anak Perusahaan tercatat sebanyak 1.039 orang. Dari jumlah tersebut, 1.034 orang atau 99,52 persen sudah melaporkan harta kekayaannya melalui sistem online e-LHKPN.

“Dengan diraihnya penghargaan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh karyawan KAI karena telah mewujudkan sikap integritas dan prinsip-prinsip GCG. Kami berharap KAI bisa memberikan andil dalam mendukung gerakan antikorupsi yang digencarkan pemerintah,” kata Direktur Utama KAI Edi Sukmoro.

Adapun Telkom tercatat telah mengimplementasikan pengelolaan LHKPN sepanjang tahun 2018 dengan tingkat pencapaian di atas 95 persen. Dari sekitar 1.200 wajib lapor di lingkungan Telkom, sudah 98 persen yang melaporkan harta kekayaannya melalui sistem online e-LHKPN.

Direktur Human Capital Management Telkom Herdy Harman mengatakan, perseroan telah memperoleh Penghargaan Pengelolaan LHKPN Terbaik tiga kali berturut-turut sejak 2016.

Tahun ini, prestasi Telkom bertambah dengan diperolehnya Penghargaan Pengendalian Gratifikasi. Prestasi yang diraih ini merupakan wujud komitmennya sebagai BUMN dan perusahaan publik yang menjalankan proses bisnis secara comply serta mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG.

“Telkom sepenuhnya mendukung keyakinan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang bebas korupsi. Kepatuhan seluruh jajaran Telkom dalam LHKPN dan pengendalian gratifikasi ini juga diharapkan dapat mendukung gerakan antikorupsi yang digencarkan pemerintah guna membangun Indonesia maju yang produktif, inovatif, dan efisien,” kata Herdy.

Bagi PGN pun penghargaan ini bukan untuk yang pertama kalinya. Pada tahun lalu PGN mendapatkan penghargaan yang sama.

Menurut Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama, penghargaan ini merupakan sebuah pencapaian yang membanggakan bagi PGN, karena hal ini menjadi bukti bahwa PGN sebagai Penyelenggara Negara secara transparan melaporkan kekayaan para pejabatnya.

“Penghargaan ini bisa dicapai berkat partisipasi dari seluruh insan PGN, mulai dari jajaran Direksi, Komisaris, hingga Kepala Satuan Kerja beserta tim dalam penerapan pelaporan LHKPN,” tutup Rachmat. (mdg)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

AGROBISNIS

Pertamina-Perindo Fasilitasi Program Kemitraan untuk 514 Petambak Udang

Published

on

Deputi Bidang Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro.

Ekbis.co.id, Jakarta – Dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dan PT Pertamina (Persero) bersinergi memberikan program kemitraan senilai total Rp40miliar untuk 512 petambak udang di Kabupaten Tulangbawang, Lampung.

Deputi Bidang Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro menyambut positif program kemitraan tersebut. Menurutnya, BUMN turut aktif mengambil peran dalam membangun pertumbuhan ekonomi masyarakat menengah ke bawah melalui beragam program kemitraan.

“Pola kemitraan yang diterapkan Perum Perindo dan Pertamina ini sangat baik dalam rangka memberdayakan masyarakat menengah ke bawah untuk berwirausaha. Pola bisnis ini pun memberikan kepastian bantuan modal, pendampingan, hingga jaminan penyerapan hasil panen para petambak,” kata Wahyu Kuncoro melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Ada pun realisasi program kemitraan tersebut dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama disalurkan pada Mei 2018 lalu sebesar Rp8,5 Miliar untuk 110 petambak. Lalu tahap kedua disalurkan untuk 404 petambak dengan nilai total Rp31,34 Miliar, dan diserahkan langsung oleh Direktur Utama Perum Perindo Risyanto Suanda serta Region Manager Communication & CSR Pertamina Sumbagsel Rifky Rachman Yusuf di lokasi tambak Bratasena, Tulangbawang.

Bersamaaan dengan penyerahan program kemitraan tahap II tersebut, dilakukan juga kegiatan panen hasil tambak dari para penerima program Tahap I. Hasil panen berupa udang vanamei pun langsung dibeli oleh Perum Perindo.

“Sesuai kesepakatan dengan Pertamina, Perindo yang jadi off taker. Sehingga, petambak langsung bisa menjual hasil panennya saat itu juga,” kata Dirut Perindo Risyanto Suanda.

Risyanto menjelaskan Pertamina dan Perum Perindo sudah bersepakat berbagi peran. Pertamina sebagai penyedia dana program kemitraan, sedangkan Perum Perindo sebagai off taker atau pembeli hasil panennya, sekaligus pendampingan teknis.

“Kami menempatkan SDM khusus untuk mengelola program ini yang sewaktu-waktu dibutuhkan siap membantu para petambak jika ada masalah,” katanya.

Program kemitraan ini diharapkan efektif karena dana kemitraan yang merupakan pinjaman dengan biaya administrasi hanya 3 persen per tahun itu tidak sekadar diserahkan begitu saja. Namun, para petambak penerimanya juga diberi pendampingan dan dijamin pasarnya.

Risyanto menambahkan, program kemitraan ini diharapkan mampu merevitalisasi kegiatan budidaya di Tulang Bawang yang dulu pernah menjadi penghasil udang vanamei hingga 200 ton per hari.

Dia juga optimistis sinergi dua BUMN ini akan membantu peningkatan penghasilan 514 petambak yang berada di kawasan Tulang Bawang.

“Program ini akan terus ditingkatkan agar produksi udang terus bertambah karena hasilnya sebagian besar untuk memenuhi pasar ekspor yang mampu mendatangkan devisa cukup besar,” ujarnya. (mdg)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

AGROBISNIS

Bangun Pabrik Cokelat, Rini Berpesan Jaga Ketersediaan Biji Kakao

Published

on

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno.

Ekbis.co.id, Batang – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta pabrik cokelat menjaga ketersediaan biji kakao karena stok bahan baku cokelat ini relatif terbatas.

“Pabriknya sangat bagus dan besar. Namun yang lebih penting lagi harus dijaga ketersediaan bahan baku yang masih membutuhkan cukup banyak,” kata Rini Soemarno saat berkunjung ke pabrik cokelat di Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa sore (4/12/2018).

Ia mengatakan memang di sekitar pabrik cokelat sudah ditanami pohon kakao seluas 145 hektare, namun kebutuhan bahan baku cokelat masih cukup banyak.

Pabrik cokelat ini, kata dia, dibangun oleh Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta sebagai pusat pengembangan kompetensi industri pengolahan kakao terpadu.

“Oleh karena itu, harus ada koordinasi yang baik antara direktur perusahaan cokelat bersama Bupati Batang dan UGM, serta PT Perusahaan Nusantara (PTPN) guna peningkatan dan penambahan tanaman cokelat agar pasokan biji kakao tercukupi,” katanya.

Rektor UGM Yogyakarta Prof Ir Panut Mulyono M Eng mengatakan bahwa Pembangungan pabrik cokelat sebagai proses manajemen perguruan tinggi yang bertransformasi dari pola teaching university, reserch university, ke enterpreneur university.

Wahana produksi berbasis riset dan inovasi, kata dia, untuk mendukung proses pembelajaran yang bersinergi dengan pemerintah.

“Para petani kakao di Batang akan lebih diberdayakan kembali agar semangat memelihara kebun kakao dan didorong mengembangkan kebun kakao dengan peremajaan tanaman dan perluasan lahan sehingga produksi biji kakao akan meningkat untuk mensuplai kebutuhan bahan baku,” katanya.

Menurut dia, untuk mempercepat program pemberdayaan dan pengembangan petani kakao, UGM akan mendirikan Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) khusus kakao.

Sementara itu Bupati Batang Wihaji berharap ada salah satu desa yang bisa dijadikan sebagai “Kampung Cokelat” untuk program One Village One Product ( OVOP ) yang memilik potensi kebun tanaman kakao.

“Di samping untuk memenuhi kebutuhan pabrik, maka Kampung Cokelat bisa dijadikan destinasi baru dan pusat edukasi untuk menarik pengunjung wisata,” katanya. (kut)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending