Connect with us

BUMN

IRESS Mendesak Pemerintah dan DPR Ikut Selesaikan Kasus BUMN – Bumigas

Published

on

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara.

Ekbis.co.id, Jakarta – Berlarut-larutnya kasus sengketa hukum antara PT Geo Dipa Energi (Persero) dan PT Bumigas Energi terkait dengan kontrak pengembangan PTLP Dieng dan Patuha dinilai memberikan preseden buruk bagi pengembangan panas bumi dan menghambat program penyediaan listrik nasional.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terkait kasus tersebut tidak tepat dan berpotensi merugikan negara.

Menurutnya, Bumigas tak memiliki hak untuk meminta ganti rugi atau melanjutkan kontrak dengan Geo Dipa karena telah terbukti gagal memenuhi ketentuan kontrak.

Dampak dibatalkannya Putusan BANI No.922/2017 adalah Bumigas meminta membayar ganti rugi sebesar Rp 5 triliun sebagaimana gugatannya di PN Jakarta Selatan. Bumigas pun meminta Geo Dipa menyerahkan aset PLTP Patuha Unit 1 senilai Rp2,5 triliun kepada Bumigas.

“Padahal PLTP ini sudah dibangun sendiri oleh Geo Dipa melalui pinjaman dari BNI. Tentu saja keputusan PN Jaksel di atas sangat pantas dicurigai sarat KKN, karena bukan saja absurd, tidak masuk akal, tetapi juga dengan vulgar melegalkan upaya perampokan aset negara,” katanya di Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Marwan menjelaskan, Bumigas terbukti telah gagal memenuhi ketentuan kontrak, gagal menyediakan dana proyek, melakukan kriminalisasi dan berbohong memiliki rekening di HSBC Hongkong (rekening fiktif-red).

Karena didukung dan terlibat KKN dengan oknum-oknum penguasa, Bumigas leluasa menjalankan agenda bisnis dan mempengaruhi lembaga-lembaga pengadilan, sehingga putusan-putusan BANI dan MA yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat pun dapat dianulir.

Adapun Putusan BANI No.922/2017 pada 30 Mei 2018 menyatakan Bumigas gagal menyediakan dana sesuai ketentuan Pasal 55 Kontrak dan menyatakan Kontrak dinyatakan berakhir terhitung 30 Mei 2018. Namun, Bumigas kemudian kembali mengajukan permohonan (ketiga) pembatalan Putusan BANI No.922/2017 kepada PN Jakarta Selatan pada 4 September 2018.

Lebih jauh, IRESS melihat bahwa oknum-oknum hakim pada lembaga-lembaga pengadilan yang menangani kasus ini mengidap moral hazard yang justru terpengaruh dengan upaya KKN yang dilakukan Bumigas.

“Dengan begitu, keputusan yang diambil justru memihak kepada yang salah dan yang gagal memenuhi kewajiban kontrak. Keputusan lembaga-lembaga pengadilan tersebut bukan saja telah menghambat proyek pembangunan kelistrikan nasional, tetapi juga berpotensi merugikan negara triliunan rupiah,” tegasnya.

Oleh karena itu, Marwan mendesak agar pemerintah dan DPR turun tangan menyelesaikan kasus ini.

Potensi kerugian negara jika GDE menyerahkan PLTP Patuha Unit 1 kepada Bumigas mencapai Rp 2,4 triliun. Salah satu upaya kriminalisasi Bumigasterhadap GDE adalah terkait perizinan hak pengusahaan SDA panas bumi rezim lama yang dianggap tidak sah dan illegal.

Padahal menurut aturan yang berlaku, izin pengelolaan pengusahaan panas bumi rezim lama berupa kuasa pengusahaan jelas diakui oleh hukum Indonesia, seperti yang dijalankan oleh Pertamina Geothermal Energi (PGE) dalam mengelola 14 wilayah kerja PLTP.

Jika kriminalisasi tanpa dasar dibiarkan, dan dikuatkan pula oleh putusan pengadilan (MA), maka seluruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, serta pemegang saham GDE dan PGE pun dapat dilaporkan pidana oleh pihak lain yang bermaksud merebut dan mengambil wilayah pengusahaan panas bumi diluar ketentuan peraturan yang berlaku.

“Yang jauh lebih penting, hal ini tentu akan menjadi preseden buruk yang akan menghambat program penyediaan listrik di Indonesia,” kata Marwan.

Di sisi lain, IRESS melihat bahwa oknum-oknum hakim pada lembaga-lembaga pengadilan yang menangani kasus ini mengidap moral hazard yang justru terpengaruh dengan upaya KKN yang dilakukan Bumigas. Dengan begitu, keputusan yang diambil justru memihak kepada yang salah dan yang gagal memenuhi kewajiban kontrak.

“Keputusan lembaga-lembaga pengadilan tersebut bukan saja telah menghambat proyek pembangunan kelistrikan nasional, tetapi juga berpotensi merugikan negara triliunan Rupiah,” kata Marwan Batubara. (tim)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BUMN

Tiga BUMN Bersinergi Bangun BUMN Center

Published

on

Kerja sama membangun serta mengembangkan Gedung Telkom dan Gedung Danareksa yang terintegrasi dengan Gedung Kementerian BUMN di Jakarta, Minggu (5/5/2019).

Ekbis.co.id, Jakarta – Tiga BUMN yaitu PT PP (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) dan PT Danareksa (Persero) melakukan kerja sama membangun serta mengembangkan Gedung Telkom dan Gedung Danareksa yang terintegrasi dengan Gedung Kementerian BUMN di Jakarta Pusat.

Siaran pers PT PP (Persero) Tbk yang diterima di Jakarta, Minggu (5/5/2019), menyebutkan, kerja sama dituangkan dalam penandatanganan bersama sekaligus dilaksanakan proses ceremony groundbreaking atas pembangunan BUMN yang dihadiri Menteri BUMN Rini M. Soemarno.

Luas tanah yang akan dibangun dan dikembangkan sekitar 9.300 meter persegi (milik Danareksa) dan sekitar 11.439 meter persegi (milik Telkom).

Konsep disain BUMN Center adalah Burung Garuda, dimana kapak dua sayap merupakan Gedung Kembar yang menyerupai sayap Garuda sebagai lambang Negara Indonesia serta Gedung Kementerian BUMN sebagai kepala dari Burung Garuda. Disain Gedung BUMN Center direncanakan menjadi bangunan dengan kualitas grade A.

Nantinya di atas lahan tersebut akan dibangun Gedung BUMN Center yang terintegrasi dengan Gedung Kementerian BUMN (eksisting). Harapannya dengan membangun Gedung BUMN Center dapat mempermudah serta mempercepat serta mendorong terbentuknya kerja sama sinergi antarperusahaan BUMN.

Gedung BUMN Center akan memiliki 32 lantai yang terdiri dari dua lantai podium, dua lantai fasilitas, satu lantai refugee, 27 lantai Office Space serta dilengkapi dengan tiga lapis basement pada masing-masing menara.

Gedung BUMN Center nantinya diharapkan sebagai tuan rumah bagi BUMN yang ada di seluruh Indonesia dengan total SGA (West and East tower) sekitar 109.820 meter persegi sehingga dapat menampung sejumlah BUMN yang ada di seluruh Indonesia dan meningkatkan sinergi antarBUMN serta pelayanan yang lebih baik untuk negeri.

Direktur UTama PT PP (Persero) Lukman Hidayat mengatakan, pembangunan Gedung BUMN Center akan dimulai dengan dua tahap pengembangan, yaitu pengembangan Tower Barat (tanah milik Danareksa) dan dilanjutkan Menara Timur (tanah milik Telkom).

Pengembangan tahap satu diperkirakan akan memakan waktu tiga tahun dan diharapkan dapat beroperasi pada tahun ke-4 setelah selesai masa pembangunan. Dalam proses konstruksi, PT PP akan mengimplementasikan teknologi BIM 4D, “virtual reality, augemented reality, mixed reality, laser scan technology, photogrammetry, 3D printing” sehingga pelaksanaan konstruksi menjadi lebih cepat, akurat dan efisien dan menghasilkan produk berkualitas.

“Kami berharap dengan terjalinnya sinergi antarBUMN akan meningkatkan nilai tambah bagi masing-masing perusahaan,” kata Lukman.

Selain pengembangan pada tanah Danareksa dan Telkom, direncanakan juga akan dilakukan pengembangan pada lahan Garuda Indonesia seluas sekitar 3.955 meter persegi. Pengembangan lahan milik Garuda Indonesia direncanakan terkoneksi dan terintegrasi pada Gedung BUMN Center dan diharapkan menjadi satu kesatuan daerah perencanaan yang akan dinamakan BUMN Center.

Di atas lahan Garuda Indonesia direncanakan bangunan setinggi 14 lantai yang memiliki fungsi utama sebagai pendukung kegiatan yang ada di dalam kawasan BUMN Center. (ahm)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

ICPF 2019 di Kuala Lumpur Raih Transaksi Rp12 Miliar

Published

on

Pameran produk-produk binaan BUMN Indonesia Creative Product Festival (ICPF) 2019 yang berlangsung di Mid Valley Kuala Lumpur 3 - 5 Mei 2019 meraih transaksi Rp12 Miliar.

Ekbis.co.id, Kuala Lumpur – Pameran produk-produk binaan BUMN Indonesia Creative Product Festival (ICPF) 2019 yang berlangsung di Mid Valley Kuala Lumpur 3 – 5 Mei 2019 meraih transaksi Rp12 Miliar.

“Pada saat diselenggarakan di PWTC tahun lalu transaksi dan prospek bisnis-nya kurang lebih Rp10 miliar. Saat ini diperkirakan mencapai Rp12 miliar,” ujar Ketua Panitia ICPF 2019 Achmad Fachrodji saat memberikan sambutan penutupan di Kuala Lumpur, Minggu (5/5/2019).

Hadir saat penutupan Wakil Dubes RI di Kuala Lumpur Krishna KU Hannan, Atase Perdagangan KBRI Kuala Lumpur Riffah Arini, sejumlah pimpinan BUMN baik dari Jakarta maupun Kuala Lumpur.

“Nanti secara detail akan kami laporkan kepada Menteri BUMN dan semua produk yang ditampilan ada dalam ‘market place’ di belanja.com sehingga ibu-ibu di Indonesia maupun Indonesia cukup berbelanja melalui situs tersebut,” katanya.

Direktur Utama Balai Pustaka tersebut mengatakan pameran ICPF 2019 yang berlangsung di Mid Valley diikuti oleh sekitar 28 peserta yang merupakan Usaha Kecil Menengah (UKM) binaan dari sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Produk yang ditampilkan banyak sekali dan khusus untuk kuliner semuanya habis sebelum pameran ditutup pertanda diterima masyarakat Malaysia sehingga kalau nanti ada pameran lagi agar diperbanyak terutama rendang,” katanya.

Acmad Fachrodji mengharapkan agar pada tahun mendatang bisa menyelenggarakan ICPF lebih prestisius lagi.

Pada kesempatan tersebut Wakil Dubes RI di Kuala Lumpur Krishna KU Hannan mengatakan ICPF sudah diselenggarakan untuk kedua kalinya di Kuala Lumpur sehingga diharapkan bisa bersambung dan lebih baik lagi.

“Kami atas nama perwakilan Indonesia di Kuala Lumpur menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerjasama Kementrian BUMN dalam mempromosikan produk Indonesia di Malaysia terutama produk UKM,” katanya.

Pada saat yang sama Krishna Hanan menutup secara resmi ICPF 2019 dengan melakukan selebrasi secara bersama-sama di atas panggung dengan panitia dan sejumlah pimpinan BUMN. (gus)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

Rini Soemarno Resmikan “Groundbreaking” BUMN Center

Published

on

Menteri BUMN Rini Soemarno meresmikan groundbreaking BUMN Center di Jakarta, Minggu (5/5/2019).

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meresmikan groundbreaking (peletakan batu pertama atau pembangunan tahap awal) gedung BUMN Center di komplek Kementerian BUMN, Jakarta, Minggu (5/5/2019).

Rini Soemarno dalam kata sambutannya saat peresmian tersebut mengatakan bahwa gedung BUMN Center dibangun dengan maksud untuk memudahkan koordinasi antarperusahaan BUMN.

Ia menyebutkan, gedung tersebut nanti disebut gedung “Sinergi Delapan”, dengan setiap perwakilan BUMN akan membuka kantor perwakilan di gedung BUMN Center tersebut.

Selain itu, pada hari ini juga dalam kesempatan yang sama, diresmikan juga pembaruan fisik gedung Kementerian BUMN.

Ia juga menyampaikan sejumlah capaian BUMN. Menurut data Kementerian BUMN, indikator-indikator kinerja perusahaan milik negara selama 2018 meningkat signifikan, mulai dari laba, ekuitas, belanja modal (capital expenditure/capex), hingga kontribusi terhadap APBN seperti pajak, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dan dividen.

Hingga 31 Desember 2018, total aset BUMN menembus angka Rp8.092 triliun, melonjak Rp882 triliun atau sekitar 12 persen dibanding aset pada 2017 sebesar Rp 7.210 triliun. Sedangkan Total laba BUMN tumbuh menjadi Rp 188 triliun dari laba 2017 sebesar Rp 186 triliun.

Besarnya kontribusi BUMN dalam pembangunan infrastruktur pun terlihat dari belanja BUMN yang meningkat sepanjang 2018 mencapai Rp487 triliun, di mana angka itu naik signifikan dibandingkan 2017 sebesar Rp315 triliun. Sementara belanja modal 2018 itu didominasi oleh sektor infrastruktur.

Kontribusi BUMN terhadap APBN juga melonjak menjadi Rp 422 triliun, naik Rp 68 triliun dari setoran 2017 sebesar Rp 354 triliun. (asn)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending