Connect with us

BUMN

IRESS Mendesak Pemerintah dan DPR Ikut Selesaikan Kasus BUMN – Bumigas

Published

on

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara.

Ekbis.co.id, Jakarta – Berlarut-larutnya kasus sengketa hukum antara PT Geo Dipa Energi (Persero) dan PT Bumigas Energi terkait dengan kontrak pengembangan PTLP Dieng dan Patuha dinilai memberikan preseden buruk bagi pengembangan panas bumi dan menghambat program penyediaan listrik nasional.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terkait kasus tersebut tidak tepat dan berpotensi merugikan negara.

Menurutnya, Bumigas tak memiliki hak untuk meminta ganti rugi atau melanjutkan kontrak dengan Geo Dipa karena telah terbukti gagal memenuhi ketentuan kontrak.

Dampak dibatalkannya Putusan BANI No.922/2017 adalah Bumigas meminta membayar ganti rugi sebesar Rp 5 triliun sebagaimana gugatannya di PN Jakarta Selatan. Bumigas pun meminta Geo Dipa menyerahkan aset PLTP Patuha Unit 1 senilai Rp2,5 triliun kepada Bumigas.

“Padahal PLTP ini sudah dibangun sendiri oleh Geo Dipa melalui pinjaman dari BNI. Tentu saja keputusan PN Jaksel di atas sangat pantas dicurigai sarat KKN, karena bukan saja absurd, tidak masuk akal, tetapi juga dengan vulgar melegalkan upaya perampokan aset negara,” katanya di Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Marwan menjelaskan, Bumigas terbukti telah gagal memenuhi ketentuan kontrak, gagal menyediakan dana proyek, melakukan kriminalisasi dan berbohong memiliki rekening di HSBC Hongkong (rekening fiktif-red).

Karena didukung dan terlibat KKN dengan oknum-oknum penguasa, Bumigas leluasa menjalankan agenda bisnis dan mempengaruhi lembaga-lembaga pengadilan, sehingga putusan-putusan BANI dan MA yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat pun dapat dianulir.

Adapun Putusan BANI No.922/2017 pada 30 Mei 2018 menyatakan Bumigas gagal menyediakan dana sesuai ketentuan Pasal 55 Kontrak dan menyatakan Kontrak dinyatakan berakhir terhitung 30 Mei 2018. Namun, Bumigas kemudian kembali mengajukan permohonan (ketiga) pembatalan Putusan BANI No.922/2017 kepada PN Jakarta Selatan pada 4 September 2018.

Lebih jauh, IRESS melihat bahwa oknum-oknum hakim pada lembaga-lembaga pengadilan yang menangani kasus ini mengidap moral hazard yang justru terpengaruh dengan upaya KKN yang dilakukan Bumigas.

“Dengan begitu, keputusan yang diambil justru memihak kepada yang salah dan yang gagal memenuhi kewajiban kontrak. Keputusan lembaga-lembaga pengadilan tersebut bukan saja telah menghambat proyek pembangunan kelistrikan nasional, tetapi juga berpotensi merugikan negara triliunan rupiah,” tegasnya.

Oleh karena itu, Marwan mendesak agar pemerintah dan DPR turun tangan menyelesaikan kasus ini.

Potensi kerugian negara jika GDE menyerahkan PLTP Patuha Unit 1 kepada Bumigas mencapai Rp 2,4 triliun. Salah satu upaya kriminalisasi Bumigasterhadap GDE adalah terkait perizinan hak pengusahaan SDA panas bumi rezim lama yang dianggap tidak sah dan illegal.

Padahal menurut aturan yang berlaku, izin pengelolaan pengusahaan panas bumi rezim lama berupa kuasa pengusahaan jelas diakui oleh hukum Indonesia, seperti yang dijalankan oleh Pertamina Geothermal Energi (PGE) dalam mengelola 14 wilayah kerja PLTP.

Jika kriminalisasi tanpa dasar dibiarkan, dan dikuatkan pula oleh putusan pengadilan (MA), maka seluruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, serta pemegang saham GDE dan PGE pun dapat dilaporkan pidana oleh pihak lain yang bermaksud merebut dan mengambil wilayah pengusahaan panas bumi diluar ketentuan peraturan yang berlaku.

“Yang jauh lebih penting, hal ini tentu akan menjadi preseden buruk yang akan menghambat program penyediaan listrik di Indonesia,” kata Marwan.

Di sisi lain, IRESS melihat bahwa oknum-oknum hakim pada lembaga-lembaga pengadilan yang menangani kasus ini mengidap moral hazard yang justru terpengaruh dengan upaya KKN yang dilakukan Bumigas. Dengan begitu, keputusan yang diambil justru memihak kepada yang salah dan yang gagal memenuhi kewajiban kontrak.

“Keputusan lembaga-lembaga pengadilan tersebut bukan saja telah menghambat proyek pembangunan kelistrikan nasional, tetapi juga berpotensi merugikan negara triliunan Rupiah,” kata Marwan Batubara. (tim)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BUMN

Rini : PTPN Bakal Transformasi Jadi BUMN Agrikultur Modern

Published

on

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno.

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Grup bakal bertransformasi menjadi “Indonesia Modern Agriculture Company” yang mempekerjakan talenta-talenta terbaik negeri dengan produk-produk yang berkualitas.

Untuk mewujudkan hal itu, proses transformasi di PTPN pun senantiasa diikuti dengan upaya peningkatan kompetensi SDM di semua lini.

“Tak hanya itu, Kementerian BUMN bersama manajemen PTPN juga terus berupaya menguatkan kondisi keuangan perusahaan, didukung dengan penerapan teknologi yang modern dan efisien, meningkatkan riset dan pengembangan, serta mendorong terciptanya inovasi-inovasi bisnis lainnya,” kata Rini lewat keterangannya di Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Termasuk juga, tambah Rini, melakukan kerja sama strategis baik dengan BUMN dan swasta.

Rini menyampaikan hal itu di sela acara Lokakarya Nasional dan Deklarasi Transformasi Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara di Jakarta.

PTPN Grup merupakan Holding Perkebunan yang telah berdiri sejak 2014 dengan luas area perkebunan sekitar 800 ribu hektare (data 2017) yang tersebar di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Jumlah karyawan PTPN tercatat mencapai 115 ribu orang.

Menteri Rini menerangkan, transformasi dilakukan dengan beberapa langkah utama yang berfokus kepada komoditas perkebunan strategis nasional seperti kelapa sawit, karet, gula, teh, kopi dan kakoa.

PTPN juga sedang mengembangkan industri hilir yang berbasis komoditas utama dan berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan nasional seperti minyak goreng dan biofuel/green diesel.

Langkah lainnya yakni, PTPN juga terus meningkatkan produktivitas melalui penerapan Industri 4.0 di operasional perusahaan, menjalankan praktik-praktik operasional perkebunan yang berkelanjutan, hingga meningkatkan eskpor produk perkebunan yang berkualitas kepada pangsa pasar regional dan global.

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara Dolly P Pulungan menambahkan, melalui proses transformasi tersebut, ke depan PTPN pun ditargetkan mampu memberikan nilai tambah kepada perekonomian nasional.

Di antaranya, berkontribusi sebesar Rp 37 triliun kepada GDP Indonesia setiap tahunnya, berkontribusi sebesar Rp 3 triliun kepada devisa dari ekspor setiap tahunnya.

Menurut dia, PTPN Grup juga akan berperan aktif dalam ketahanan energi melalui program green diesel (B20 – B100) dengan memaksimalkan sinergi dengan BUMN bidang energi.

“Kami pun senantiasa meningkatan kompetensi petani dan produktivitas perkebunan rakyat dengan memberi pelatihan-pelatihan dan pendampingan. Serta menyediakan lapangan kerja dari sektor hulu sampai hilir perkebunan,” ujar Dolly. (spg)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

Dubes Sudirman Ajak BUMN dan Pengusaha Berbisnis di Kamboja

Published

on

Duta Besar RI untuk Kamboja, Sudirman Haseng.

Ekbis.co.id, Phnom Penh – Dubes RI untuk Kamboja Sudirman Haseng mengajak badan usaha milik negara (BUMN) dan para pengusaha Indonesia untuk mulai berbisnis dan berinvestasi di Kamboja karena pertumbuhan ekonomi negara itu sedang pesat.

“Kami terus mendorong BUMN dan pengusaha Indonesia untuk masuk ke Kamboja. Masih ada banyak ruang bagi pengusaha dan BUMN kita untuk berbisnis dan berinvestasi di sini,” kata Dubes Sudirman Haseng kepada Antaranews di Phnom Penh, Kamboja, Jumat (15/2/2019).

Dia menyebutkan bahwa masa sekarang ini adalah waktu yang tepat bagi BUMN dan pengusaha Indonesia untuk mulai masuk dan berinvestasi dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Kamboja.

“Hal yang sedang kita tekankan adalah dalam pengembangan infrastruktur di Kamboja, khususnya untuk memberi kesempatan kepada BUMN dan pengusaha Indonesia untuk berperan dan berinvestasi pada proyek pembangunan infrastruktur untuk fasilitas publik, telekomunikasi, pipa gas di Kamboja,” ujar Dubes Sudirman.

Selain itu, lanjut dia, pengusaha dan BUMN Indonesia juga didorong untuk mulai berbisnis dengan memanfaatkan sumber daya alam di Kamboja yang relatif belum tereksplorasi dan terkelola dengan optimal.

“Perusahaan dan BUMN Indonesia perlu mengeksplor mineral di sini sebab masih banyak ruang, misalnya kandungan emas dan minyak belum tereksplorasi dengan baik di sini,” ungkapnya.

Dubes RI menyebutkan bahwa sejauh ini belum ada BUMN atau perusahaan Indonesia yang berinvestasi langsung di Kamboja, tetapi sudah mulai eksplorasi untuk masuk berbisnis ke Kamboja.

Menurut Dubes Sudirman, hambatan utama bagi pengusaha Indonesia berbisnis di Kamboja adalah persepsi yang belum proporsional tentang Kamboja.

“Banyak yang masih memandang Kamboja sebelah mata, dan itu antara lain dipengaruhi oleh informasi-informasi yang tidak akurat dan belum update. Bayangan sebagian besar masyarakat Indonesia melihat Kamboja masih terbelakang dan belum potensial,” jelasnya.

Padahal, Kamboja dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat hingga mencapai rata-rata tujuh persen, yakni nilai yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Memang investasi Indonesia di Kamboja belum seperti yang diharapkan, tetapi ada peningkatan minat dari pengusaha Indonesia untuk berinvestasi di Kamboja,” ucap Dubes Sudirman.

“Investasi kita itu tidak harus uangnya dari Indonesia, biasanya kerja sama dengan bank-bank multinasional tetapi perusahaan Indonesia yang lakukan proyeknya. Ini tetap dianggap sebagai investasi Indonesia karena dilakukan oleh perusahaan Indonesia, hanya sumber keuangannya itu tidak harus dari dalam negeri (Indonesia),” lanjutnya. (yas)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

Menteri BUMN : Pajak Membedakan Avtur Indonesia dengan Singapura

Published

on

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno.

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan yang membedakan harga avtur Indonesia dengan Singapura adalah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penggunaan bahan bakar untuk pesawat terbang itu.

“Kita enggak terlalu berbeda jauh kok sama Singapura, tapi ya perbedaannya pajak, di kita kena PPN, di mereka enggak kena,” kata Rini saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Ia menyebutkan, pihaknya mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar melakukan kajian terhadap pengenaan PPN atas penggunaan avtur.

“Kami sudah lihat ‘cost structure’, saya sudah mendetailkan lagi, karena sekarang juga sudah ada surat dari Kementerian ESDM mengenai formula BBM,” katanya.

Ia menyebutkan formula base cost dari avtur saat ini sudah disamakan dengan Singapura dan negara-negara lain.

“Nah ini saya sekarang lihat di semua titik kita, base structure udah seperti yang mengikuti formula ESDM atau bagaimana sehingga kalau itu kita bisa turun, akan turun sampai berapa persen,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Rini juga menjelaskan bahwa investasi infrastruktur terkait BBM di Angkasa Pura I dan Angkasa Puta II, semua dilakukan oleh PT Pertamina.

“Infrastruktur di dalam, infrastruktur penyimpanan, itu semua investasinya oleh Pertamina,” tegasnya.

Ketika ditanya lagi langkah apa yang perlu dilakukan sehingga tarif penerbangan di Indonesia bisa bersaing dan sehat, Rini mengatakan harus dilihat hitungan struktur biayanya seperti apa.

“Kita enggak terlalu beda jauh kok sama Singapura, tapi ya perbedaannya di pajak. Di kita kena PPN, di mereka enggak kena,” kata Menteri BUMN. (gus)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending