Connect with us

FINANSIAL

Bank Dunia : Indonesia Perlu Tingkatkan Investasi “Human Capital”

Published

on

Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim.

Ekbis.co.id, Nusa Dua – Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim mendorong pemerintah semua negara dengan nilai Human Capital Index (HCI) yang masih rendah, termasuk Indonesia, untuk mengambil langkah cepat dan tepat untuk meningkatkan investasi human capital.

Berdasarkan laporan HCI Bank Dunia yang diluncurkan dalam Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018), nilai HCI Indonesia 0,53 yang diukur berdasarkan jarak masing-masing negara ke titik batas masa pendidikan dilaksanakan secara lengkap dan kesehatan secara penuh untuk anak yang lahir hari ini dalam skala 0-1, dengan 1 menjadi nilai terbaik.

Presiden Bank Dunia menggarisbawahi human capital yang meliputi keseluruhan pengetahuan dan keterampilan dan kesehatan yang dimiliki individu selama hidup mereka telah menjadi faktor kunci di balik pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tingkat pengurangan kemiskinan di banyak negara pada abad ke-20, terutama di kawasan Asia Timur.

“Namun demikian, investasi dalam kesehatan dan pendidikan belum mendapatkan perhatian yang layak. Indeks ini menghubungkan langsung perbaikan hasil di bidang kesehatan dan pendidikan, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Saya berharap ini mendorong negara-negara untuk mengambil tindakan segera dan berinvestasi lebih banyak, lebih efektif pada masyarakat mereka,” kata Jim Yong Kim.

Sementara itu, empat negara dengan pendapatan menengah di kawasan ASEAN lainnya, yakni Malaysia 0,62; Filipina 0,55; Thailand 0,60; dan Vietnam 0,67. Vietnam baru-baru ini mencapai salah satu skor PISA tertinggi untuk rata- rata negara anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

HCI mencerminkan produktivitas anak yang lahir hari ini sebagai pekerja masa depan, dibandingkan dengan kemungkinan yang bisa terjadi jika ia memiliki kesehatan yang baik dan pendidikan yang lengkap serta berkualitas tinggi.

Ukuran penghitungan meliputi 3 kriteria, yakni kelangsungan hidup (akankah anak-anak yang lahir hari ini bertahan hidup hingga mereka mencapai usia sekolah?), pendidikan (berapa banyak masa sekolah yang akan mereka selesaikan dan berapa banyak yang akan mereka pelajari?), kesehatan (apakah mereka akan meninggalkan bangku sekolah dengan kesehatan yang baik, siap untuk belajar lebih lanjut dan/atau bekerja saat mereka dewasa?).

Menurut kriteria tersebut, jika skor suatu negara, misalnya 0,5, berarti individu dan negara secara keseluruhan kehilangan setengah potensi ekonomi masa depan mereka.

Artinya, HCI Indonesia yang 0,53 mengindikasikan pemerintah perlu meningkatkan investasi yang efektif untuk meningkatkan kualitas human capital melalui kesehatan dan pendidikan demi daya saing ekonomi Indonesia di masa depan.

Bank Dunia mengukur HCI berdasarkan tingkat pendapatan dari 158 negara yang menunjukkan bahwa 56 persen anak-anak yang lahir hari ini di seluruh dunia akan kehilangan lebih dari setengah potensi pendapatan seumur hidup mereka karena pemerintah mereka saat ini belum melakukan investasi yang efektif pada penduduk untuk memastikan populasi yang sehat, berpendidikan, dan tangguh siap untuk tempat kerja di masa depan.

Singapura menjadi negara dengan HCI tertinggi di dunia dengan nilai 0,88, sementara di Asia, angka tersebut disusul Jepang dan Korea Selatan dengan HCI masing-masing 0,84. (zah)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

FINANSIAL

BI Sebut Pesantren Bisa Menjadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Published

on

Ekbis.co.id, Surabaya – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan pesantren sudah memiliki akar kemandirian ekonomi yang kuat dan mampu menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Perry dalam pembukaan diskusi “Indonesia Sharia Economic Festival” di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/12/2018), pesantren telah digerakkan oleh santri-santri yang mandiri dalam memanfaatkan sumber-sumber ekonomi di wilayah pesantren itu.

Namun manfaat ekonomi pesantren akan lebih optimal jika kemampuan wiraswata para santri terus ditingkatkan.

“Kalau bicara kemandirian, itu adalah daya juang dan usaha. Para santri itu daya juangnya sudah tidak usah ditanya. Kemampuan untuk bersaing juga sudah teruji. Kini tinggal daya saing usaha wiraswastanya,” kata Perry dalam Diskusi Tingkat Tinggi: Fastabiqul Khairat Melalui Pesantren Sebagai Salah Satu Rantai Nilai Halal.

Ia mengatakan para santri kini juga perlu untuk memperdalam ilmu ekonomi, sambil meningkatkan terus ilmu agama. Praktik ekonomi dasar yang sudah dilakukan para santri seperti mengolah hasil pertanian dan perkebunan harus dibekali dengan ilmu wiraswasta agar perekonomian dapat bernilai tambah dan berkelanjutan.

“Kita yakini, pesantren itu menjadi daya dobrak untuk ekonomi maju,” ujar Perry.

“Pemberdayaan ekonomi itu fiqih. Pesantren tidak hanya ngaji fiqih, tapi juga ngaji sugih,” tambahnya.

Menurut dia, para santri dengan kegiatan ekonomi yang sudah maju sebaiknya membina para santri yang baru saja memulai kegiatan ekonomi. Para santri juga dapat melakukan kerja sama lintas ekonomi di sektor hulu dan hilir agar integrasi ekonomi syariah semakin tercipta.

“Pesantren yang sudah maju ekonominya, mari kita bersama-sama untuk membina dan memberdayakan ekonomi di pesantren lainnya,” ujar Perry. (iap)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Menkeu Ingatkan Pemda Tidak Gunakan Makelar untuk Pencairan Dana

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pemerintah daerah tidak menggunakan makelar untuk proses pencairan dana transfer ke daerah karena tidak sesuai dengan tata kelola yang berlaku.

Sri Mulyani saat memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Jakarta, Senin (10/12/2018), mengatakan tindakan tersebut berpotensi melanggar hukum karena merupakan perilaku koruptif yang dapat merugikan keuangan negara.

“Banyak pemerintah daerah, terutama yang baru dipilih bupati maupun walikotanya, mudah mendapatkan atau digoda oleh hal-hal seperti itu,” katanya.

Sri Mulyani menceritakan banyak sekali makelar yang beroperasi dan mengaku bisa membantu pencairan anggaran, bahkan termasuk oknum pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, yang beberapa waktu lalu tertangkap tangan oleh KPK.

Kondisi itu masih terjadi karena banyak pegawai pemerintah daerah yang belum sepenuhnya mendapatkan informasi terkait tata cara pencairan dana transfer ke daerah, padahal penyaluran dapat dilakukan melalui jaringan berbasis elektronik.

Untuk itu, Kementerian Keuangan mendorong komitmen dengan KPK agar berbagai praktik pelanggaran hukum dalam pencairan anggaran negara seperti ini tidak terulang lagi dan jumlah kejahatan “kerah putih” yang dilakukan kepala daerah makin berkurang setiap tahunnya.

“Kami bekerjasama dengan KPK untuk membersihkan, mendorong transparansi dan akuntabilitas agar tata kelola makin baik,” ujar Sri Mulyani.

Saat ini, telah terdapat berbagai layanan berupa konsultasi melalui laman, telekonferensi maupun pusat informasi di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk memberikan informasi terkait proses pencairan dana transfer ke daerah.

Proses interaktif berbasis jaringan ini dapat efektif untuk menekan kebocoran belanja barang, terutama biaya perjalanan dinas, karena para kepala daerah tidak perlu lagi datang ke Jakarta, guna memperoleh informasi mengenai dana transfer ke daerah.

Sebelumnya, Sri Mulyani juga mengungkapkan sebanyak 111 kepala daerah telah terkait oleh kasus pencairan dana transfer ke daerah yang tidak sesuai tata kelola dan sebagian besar tersangkut oleh proses penyaluran dana alokasi khusus (DAK). (sat)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Bukopin Raih Penghargaan di Bidang Perbankan Digital

Published

on

Bank Bukopin meraih penghargaan untuk terobosan bidang digitalisasi perbankan dari "Marketeers Editor’s Choice Award 2018".

Ekbis.co.id, Jakarta – Bank Bukopin meraih penghargaan untuk terobosan bidang digitalisasi perbankan dari “Marketeers Editor’s Choice Award 2018”.

Direktur Konsumer Bank Bukopin Rivan A. Purwantono melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (7/12/2018), mengatakan penghargaan yang bertajuk “The Breakthrough Digital Banking Product of The Year” dari sebuah majalah itu akan mendorong perusahaan agar semakin meningkatkan pendapatan berbasis komisi (fee based income) dari layanan digital.

Layanan Bukopin yang mendapat penghargaan itu adalah fitur Bukopinet.

“Memasuki era digital yang ditandai dengan maraknya bisnis e-dagang, persaingan antarbank pada bisnis berbasis komisi juga semakin ketat,” ujar Rivan.

Berdasarkan keterangan Bukopin, Bukopinet merupakan kustomisasi layanan pembayaran dalam jaringan dari fitur yang awalnya bernama “Payment Point Online Bukopin (PPOB)”. Fitur ini dimulai di 2007. Perbedaannya, selain bisa diakses di situs, Bukopinet saat ini juga tersedia di gawai.

Rivan mengklaim Bukopinet saat ini memiliki jaringan hingga 30.000 agen atau loket di seluruh Indonesia, dengan layanan 300 transaksi per detik.

Per bulan, Bukopinet membukukan transaksi pembayaran tagihan lebih dari Rp3 triliun.

“Inovasi yang dilakukan pada Bukopinet dibandingkan dengan layanan PPOB sebelumnya terletak pada sisi mobiilitas,” kata Rivan.

Namun, kata Rivan, layanan melalui loket perbankan masih dipertahankan karena kedekatan dengan nasabah tetap menjadi jasa penting.

“Bisnis Bukopinet ditargetkan dapat menembus 20 juta transaksi dengan nominal mencapai hingga Rp6 triliun per bulan,” ucap Rivan. (iap)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending