Connect with us

FINANSIAL

Menkeu Tekankan Indonesia Peroleh Manfaat Positif dari Pertemuan IMF-WB

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Ekbis.co.id, Nusa Dua – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Indonesia memperoleh banyak manfaat positif saat menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di Nusa Dua, Bali.

“Hal positif tersebut sifatnya tidak hanya dalam bentuk uang, tapi juga dari sisi image,” kata Sri Mulyani saat berbincang dengan Antara di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018).

BACA JUGA : Menkeu Ingatkan Potensi Penghambat Pertumbuhan, Termasuk Kenaikan Bunga The Fed

Sri Mulyani mengatakan manfaat positif ini ada yang bersifat intangible atau tidak bisa dirasakan seperti reputasi maupun kehormatan di dunia internasional dan ada juga yang bersifat tangible atau dapat dirasakan seperti peningkatan kegiatan perekonomian dan peluang investasi.

Ia menjelaskan manfaat positif ini yang menjadikan Pertemuan Tahunan IMF-WB diyakini dapat memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat Indonesia maupun perbaikan lingkungan global yang saat ini masih dilanda ketidakpastian.

Manfaat ekonomi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Bali karena para peserta maupun delegasi yang berjumlah 30.000 orang bisa membelanjakan uangnya untuk akomodasi maupun kegiatan lainnya.

“Bappenas menghitung bahwa ekonomi Bali meningkat, dan itu ditaksir nilainya Rp1,1 triliun, Rp1,2 triliun atau Rp 1,5 triliun yang jauh lebih besar dari pengeluaran langsung yang dipakai untuk perhelatan ini sendiri,” kata Sri Mulyani.

Tercatat, pemerintah sudah menghabiskan dana yang terpakai sebesar Rp566 miliar dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp855 miliar sebagai persiapan acara akbar ini.

Dana ini lebih banyak dimanfaatkan untuk penyediaan teknologi informasi maupun akomodasi karena pemerintah tidak perlu membangun gedung baru untuk penyelenggaraan seminar berkelas internasional.

Kemudian, pertemuan ini juga membahas berbagai persoalan pembangunan yang relevan bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya, seperti penanganan bencana alam yang saat ini merupakan salah satu topik yang menjadi isu nasional.

“Penanganan suatu negara dalam bencana alam, kesiapannya, bagaimana emergency-nya, membersihkan berbagai macam reruntuhan dan kemudian menciptakan kembali kehidupan ekonomi masyarakat sosial yang normal kembali, dan itu suatu proses yang banyak negara menghadapi,” ujar Sri Mulyani.

Indonesia juga mendapatkan keuntungan dari perhelatan yang berlangsung selama 8-15 Oktober 2018 karena banyaknya pelaku usaha maupun pebisnis yang ikut hadir dapat meningkatkan peluang masuknya investasi yang besar.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah sudah menyiapkan daftar proyek untuk ditawarkan kepada investor swasta serta menyediakan berbagai skema pembiayaan alternatif guna memenuhi kebutuhan infrastruktur yang berkualitas dan bermanfaat.

“Dalam kegiatan ini BUMN kita menyampaikan daftar proyek yang mampu menarik investor dan ketersediaan pemerintah dalam menyampaikan dukungan, apakah bentuk jaminan, apakah avaibility payment, banyak sekali proyek yang akan ditandatangani untuk menciptakan kepercayaan dan menjadi daya tarik investor,” katanya.

Dalam Pertemuan Tahunan ini, Kementerian BUMN menawarkan kesempatan investasi sebesar 42,1 miliar dolar AS kepada pihak swasta untuk 78 proyek yang mencakup infrastruktur di berbagai sektor.
Sri Mulyani menegaskan potensi masuknya arus modal dari para pelaku usaha ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kegiatan perekonomian dan memperkuat fundamental, apalagi kondisi global masih banyak diliputi ketidakpastian. (sat)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

FINANSIAL

BI Sebut Pesantren Bisa Menjadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Published

on

Ekbis.co.id, Surabaya – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan pesantren sudah memiliki akar kemandirian ekonomi yang kuat dan mampu menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Perry dalam pembukaan diskusi “Indonesia Sharia Economic Festival” di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/12/2018), pesantren telah digerakkan oleh santri-santri yang mandiri dalam memanfaatkan sumber-sumber ekonomi di wilayah pesantren itu.

Namun manfaat ekonomi pesantren akan lebih optimal jika kemampuan wiraswata para santri terus ditingkatkan.

“Kalau bicara kemandirian, itu adalah daya juang dan usaha. Para santri itu daya juangnya sudah tidak usah ditanya. Kemampuan untuk bersaing juga sudah teruji. Kini tinggal daya saing usaha wiraswastanya,” kata Perry dalam Diskusi Tingkat Tinggi: Fastabiqul Khairat Melalui Pesantren Sebagai Salah Satu Rantai Nilai Halal.

Ia mengatakan para santri kini juga perlu untuk memperdalam ilmu ekonomi, sambil meningkatkan terus ilmu agama. Praktik ekonomi dasar yang sudah dilakukan para santri seperti mengolah hasil pertanian dan perkebunan harus dibekali dengan ilmu wiraswasta agar perekonomian dapat bernilai tambah dan berkelanjutan.

“Kita yakini, pesantren itu menjadi daya dobrak untuk ekonomi maju,” ujar Perry.

“Pemberdayaan ekonomi itu fiqih. Pesantren tidak hanya ngaji fiqih, tapi juga ngaji sugih,” tambahnya.

Menurut dia, para santri dengan kegiatan ekonomi yang sudah maju sebaiknya membina para santri yang baru saja memulai kegiatan ekonomi. Para santri juga dapat melakukan kerja sama lintas ekonomi di sektor hulu dan hilir agar integrasi ekonomi syariah semakin tercipta.

“Pesantren yang sudah maju ekonominya, mari kita bersama-sama untuk membina dan memberdayakan ekonomi di pesantren lainnya,” ujar Perry. (iap)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Menkeu Ingatkan Pemda Tidak Gunakan Makelar untuk Pencairan Dana

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pemerintah daerah tidak menggunakan makelar untuk proses pencairan dana transfer ke daerah karena tidak sesuai dengan tata kelola yang berlaku.

Sri Mulyani saat memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Jakarta, Senin (10/12/2018), mengatakan tindakan tersebut berpotensi melanggar hukum karena merupakan perilaku koruptif yang dapat merugikan keuangan negara.

“Banyak pemerintah daerah, terutama yang baru dipilih bupati maupun walikotanya, mudah mendapatkan atau digoda oleh hal-hal seperti itu,” katanya.

Sri Mulyani menceritakan banyak sekali makelar yang beroperasi dan mengaku bisa membantu pencairan anggaran, bahkan termasuk oknum pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, yang beberapa waktu lalu tertangkap tangan oleh KPK.

Kondisi itu masih terjadi karena banyak pegawai pemerintah daerah yang belum sepenuhnya mendapatkan informasi terkait tata cara pencairan dana transfer ke daerah, padahal penyaluran dapat dilakukan melalui jaringan berbasis elektronik.

Untuk itu, Kementerian Keuangan mendorong komitmen dengan KPK agar berbagai praktik pelanggaran hukum dalam pencairan anggaran negara seperti ini tidak terulang lagi dan jumlah kejahatan “kerah putih” yang dilakukan kepala daerah makin berkurang setiap tahunnya.

“Kami bekerjasama dengan KPK untuk membersihkan, mendorong transparansi dan akuntabilitas agar tata kelola makin baik,” ujar Sri Mulyani.

Saat ini, telah terdapat berbagai layanan berupa konsultasi melalui laman, telekonferensi maupun pusat informasi di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk memberikan informasi terkait proses pencairan dana transfer ke daerah.

Proses interaktif berbasis jaringan ini dapat efektif untuk menekan kebocoran belanja barang, terutama biaya perjalanan dinas, karena para kepala daerah tidak perlu lagi datang ke Jakarta, guna memperoleh informasi mengenai dana transfer ke daerah.

Sebelumnya, Sri Mulyani juga mengungkapkan sebanyak 111 kepala daerah telah terkait oleh kasus pencairan dana transfer ke daerah yang tidak sesuai tata kelola dan sebagian besar tersangkut oleh proses penyaluran dana alokasi khusus (DAK). (sat)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Bukopin Raih Penghargaan di Bidang Perbankan Digital

Published

on

Bank Bukopin meraih penghargaan untuk terobosan bidang digitalisasi perbankan dari "Marketeers Editor’s Choice Award 2018".

Ekbis.co.id, Jakarta – Bank Bukopin meraih penghargaan untuk terobosan bidang digitalisasi perbankan dari “Marketeers Editor’s Choice Award 2018”.

Direktur Konsumer Bank Bukopin Rivan A. Purwantono melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (7/12/2018), mengatakan penghargaan yang bertajuk “The Breakthrough Digital Banking Product of The Year” dari sebuah majalah itu akan mendorong perusahaan agar semakin meningkatkan pendapatan berbasis komisi (fee based income) dari layanan digital.

Layanan Bukopin yang mendapat penghargaan itu adalah fitur Bukopinet.

“Memasuki era digital yang ditandai dengan maraknya bisnis e-dagang, persaingan antarbank pada bisnis berbasis komisi juga semakin ketat,” ujar Rivan.

Berdasarkan keterangan Bukopin, Bukopinet merupakan kustomisasi layanan pembayaran dalam jaringan dari fitur yang awalnya bernama “Payment Point Online Bukopin (PPOB)”. Fitur ini dimulai di 2007. Perbedaannya, selain bisa diakses di situs, Bukopinet saat ini juga tersedia di gawai.

Rivan mengklaim Bukopinet saat ini memiliki jaringan hingga 30.000 agen atau loket di seluruh Indonesia, dengan layanan 300 transaksi per detik.

Per bulan, Bukopinet membukukan transaksi pembayaran tagihan lebih dari Rp3 triliun.

“Inovasi yang dilakukan pada Bukopinet dibandingkan dengan layanan PPOB sebelumnya terletak pada sisi mobiilitas,” kata Rivan.

Namun, kata Rivan, layanan melalui loket perbankan masih dipertahankan karena kedekatan dengan nasabah tetap menjadi jasa penting.

“Bisnis Bukopinet ditargetkan dapat menembus 20 juta transaksi dengan nominal mencapai hingga Rp6 triliun per bulan,” ucap Rivan. (iap)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending