Connect with us

FINANSIAL

Menkeu Tekankan Indonesia Peroleh Manfaat Positif dari Pertemuan IMF-WB

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Ekbis.co.id, Nusa Dua – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Indonesia memperoleh banyak manfaat positif saat menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di Nusa Dua, Bali.

“Hal positif tersebut sifatnya tidak hanya dalam bentuk uang, tapi juga dari sisi image,” kata Sri Mulyani saat berbincang dengan Antara di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018).

BACA JUGA : Menkeu Ingatkan Potensi Penghambat Pertumbuhan, Termasuk Kenaikan Bunga The Fed

Sri Mulyani mengatakan manfaat positif ini ada yang bersifat intangible atau tidak bisa dirasakan seperti reputasi maupun kehormatan di dunia internasional dan ada juga yang bersifat tangible atau dapat dirasakan seperti peningkatan kegiatan perekonomian dan peluang investasi.

Ia menjelaskan manfaat positif ini yang menjadikan Pertemuan Tahunan IMF-WB diyakini dapat memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat Indonesia maupun perbaikan lingkungan global yang saat ini masih dilanda ketidakpastian.

Manfaat ekonomi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Bali karena para peserta maupun delegasi yang berjumlah 30.000 orang bisa membelanjakan uangnya untuk akomodasi maupun kegiatan lainnya.

“Bappenas menghitung bahwa ekonomi Bali meningkat, dan itu ditaksir nilainya Rp1,1 triliun, Rp1,2 triliun atau Rp 1,5 triliun yang jauh lebih besar dari pengeluaran langsung yang dipakai untuk perhelatan ini sendiri,” kata Sri Mulyani.

Tercatat, pemerintah sudah menghabiskan dana yang terpakai sebesar Rp566 miliar dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp855 miliar sebagai persiapan acara akbar ini.

Dana ini lebih banyak dimanfaatkan untuk penyediaan teknologi informasi maupun akomodasi karena pemerintah tidak perlu membangun gedung baru untuk penyelenggaraan seminar berkelas internasional.

Kemudian, pertemuan ini juga membahas berbagai persoalan pembangunan yang relevan bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya, seperti penanganan bencana alam yang saat ini merupakan salah satu topik yang menjadi isu nasional.

“Penanganan suatu negara dalam bencana alam, kesiapannya, bagaimana emergency-nya, membersihkan berbagai macam reruntuhan dan kemudian menciptakan kembali kehidupan ekonomi masyarakat sosial yang normal kembali, dan itu suatu proses yang banyak negara menghadapi,” ujar Sri Mulyani.

Indonesia juga mendapatkan keuntungan dari perhelatan yang berlangsung selama 8-15 Oktober 2018 karena banyaknya pelaku usaha maupun pebisnis yang ikut hadir dapat meningkatkan peluang masuknya investasi yang besar.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah sudah menyiapkan daftar proyek untuk ditawarkan kepada investor swasta serta menyediakan berbagai skema pembiayaan alternatif guna memenuhi kebutuhan infrastruktur yang berkualitas dan bermanfaat.

“Dalam kegiatan ini BUMN kita menyampaikan daftar proyek yang mampu menarik investor dan ketersediaan pemerintah dalam menyampaikan dukungan, apakah bentuk jaminan, apakah avaibility payment, banyak sekali proyek yang akan ditandatangani untuk menciptakan kepercayaan dan menjadi daya tarik investor,” katanya.

Dalam Pertemuan Tahunan ini, Kementerian BUMN menawarkan kesempatan investasi sebesar 42,1 miliar dolar AS kepada pihak swasta untuk 78 proyek yang mencakup infrastruktur di berbagai sektor.
Sri Mulyani menegaskan potensi masuknya arus modal dari para pelaku usaha ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kegiatan perekonomian dan memperkuat fundamental, apalagi kondisi global masih banyak diliputi ketidakpastian. (sat)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

FINANSIAL

Harga Pangan-BBM Turun, BI Perkirakan Februari Deflasi 0,07 Persen

Published

on

Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Ekbis.co.id, Jakarta – Bank Indonesia (BI) memperkirakan indeks pergerakkan harga akan berbalik menjadi deflasi pada Februari 2019 yakni sebesar 0,07 persen secara bulanan (month to month/mtm) karena penurunan beberapa harga komoditas pangan dan bahan bakar minyak nonsubsidi.

Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Jumat (22/2/2019), mengungkapkan hal tersebut berdasarkan survei pemantauan harga (SPH) yang dilakukan 46 kantor perwakilan BI hingga pekan ketiga Februari 2019.

“Sebagaimana kita ketahui, bulan Januari inflasi 0,32 persen, bulan ini kita bakalan deflasi 0,07 persen,” ujar Perry.

Jika perkiraaan Bank Sentral tepat, maka pada bulan kedua tahun ini, inflasi tahun ke tahun (year on year/yoy) akan berkisar di 2,58 persen atau mendekati batas bawah sasaran target inflasi 2,5-4,5 persen (yoy).

Beberapa komoditas pangan penyumbang deflasi, ujar Perry, adalah cabai merah yang deflasi 0,07 persen, bawang merah 0,06 persen, telur ayam ras 0,05 persen, dan cabai rawit 0,02 persen.

Penurunan harga komoditas pangan tersebut ditambah penyesuaian harga BBM nonsubsidi seperti jenis Pertamax pada 10 Februari 2019 dengan variasi penurunan hingga Rp800 per liter.

“Dengan demikian, ini mengonfirmasi bahwa inflasi akhir tahun ini insya Allah kita perkirakan akan lebih rendah dari 3,5 persen,” kata dia.

Pada Januari 2019, menurut perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi rata-rata kenaikan harga dengan inflasi 0,32 persen (mtm).

Beberapa komoditas yang dominan memberi sumbangan inflasi di bulan pertama 2019 adalah ikan segar dengan inflasi 0,06 persen, beras 0,04 persen, tomat 0,03 persen, dan bawang merah 0,02 persen. (iap)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

BI akan Atur Pertukaran Data Antara Bank dan Fintech

Published

on

Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Susiati Dewi.

Infopasarmodal.id, Jakarta – Bank Indonesia (BI) menyatakan akan mengatur pertukaran data antara bank dan perusahaan teknologi finansial (financial technology/fintech) agar kolaborasi keduanya dapat seimbang namun juga tetap melindungi konsumen.

Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Susiati Dewi di Jakarta, Kamis, mengatakan, saat ini sejumlah bank juga sudah banyak yang bekerja sama dengan perusahaan fintech termasuk untuk pertukaran data, namun konteksnya masih bilateral.

“Sebagai regulator, kami perannya di tengah. Terhadap konsumen kami juga harus memberikan proteksi, sehingga apapun yang dilakukan, baik kerjasama atau lainnya, misalnya kontraknya, kemudian formatnya atau istilahnya di open banking itu ada API, Application Programming Interface, standarisasinya harus dibikin. Kemudian kita kategorikan apa yang bisa di-share,” ujar Susiati di Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Ia menuturkan, pertukaran data antara bank dan fintech dimungkinkan dan praktik tersebut di berbagai negara juga sudah dilakukan. Di Eropa, lanjutnya, ada directive payment system yang di dalamnya juga mengatur mutualisme antara bank dan fintech.

BI selaku otoritas sistem pembayaran pun akan memfasilitasi hal tersebut untuk mendukung semakin berkembangkan ekonomi digital di Tanah Air. “Ini bukan wacana, ini suatu hal yang terus kita pikirkan untuk nanti kita terjemahkan dalam berbagai kebijakan atau regulasi,” kata Susiati.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Rico Usthavia Frans mengatakan, kolaborasi antara bank dan fintech harus berimbang alias saling menguntungkan keduanya.

“Kita harus imbang saja lah. Terkait pertukaran data antara fintech dan bank, sebagian ada sebagian memang tidak. Mengenai bagaimana standarisasi, interoperability-nya musti diatur,” ujar Frans.

Sementara itu, CEO DANA Vincent Iswara mengatakan, pertukaran data antara fintech dengan bank akan membantu bank untuk membuat produk-produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen.

“Dengan teknologi, kita bisa bantu melihat transaksi yang sebelumnya tidak kelihatan dan kita bisa bantu dalam pembuatan produk yang lebih relevan untuk konsumen,” ujar Vincent. (cit)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

BI Proyeksikan Kenaikan Bunga The Fed Hanya Satu Kali

Published

on

Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Ekbis.co.id, Jakarta – Bank Indonesia memproyeksikan arah kebijakan suku bunga Bank Sentral AS The Federal Reserve akan lebih melunak pada tahun ini, dengan kenaikan bunga acuan hanya satu kali di 2019 dari ekspetasi sebelumnya sebanyak dua kali.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Jakarta, Kamis (21/2/2019), mengatakan, berdasarkan pernyataan terakhir The Fed sinyalemen menguat untuk kenaikan suku bunga acuan yang lebih rendah dibanding ekspetasi frekuensi kenaikan suku bunga acuan sebelumnya.

Selain itu, BI dalam simpulan Rapat Dewan Gubernur periode Februari 2019 ini juga meyakini pengurangan neraca bank sentral (balance sheet) The Fed akan menjadi lebih kecil dari rencana sebelumnya.

“Bacaan kami terakhir, The Fed hanya akan menaikkan suku bunga acuan satu kali. Namun dari sisi lain, begitu juga di ‘balance sheet’-nya,” ujar Perry.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan, berdasarkan notulensi (minutes of meeting) rapat The Fed, sikap Bank Sentral AS semakin menunjukkan “kesabaran” untuk kenaikan suku bunga.

“The Fed mulai ‘dovish’ (melunak) terlihat dari ‘minustes of meeting’ yang terakhir,” ujar dia.

Sebelumnya, di akhir 2018 pelaku pasar memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunganya sebanyak tiga kali pada 2019. Kemudian, proyeksi tersebut berkurang menjadi dua kali seiring dengan sinyalemen yang bernada melunak (dovish) dari para pejabat The Fed.

Perubahan substansi dari komunikasi yang dilancarkan The Fed diduga karena laju pertumbuhan ekonomi AS yang melambat imbas dari terbatasnya stimulus fiskal, permasalahan struktural tenaga kerja, dan juga menurunnya keyakinan pelaku usaha.

Meski demikian, Perry tetap meyakini The Fed akan tetap menjaga gaya komunikasi kebijakan moneter yang efektif, terutama untuk mencegah imbas gejolak arus modal di negara-negara berkembang.

“Kami lihat komitmen The Fed untuk secara baik mengkomunikasikan arah kebijakannya dan bagaiamana ‘forward guidance’ (petunjuk ke depan) akan dilakukan terus untuk ditangkap oleh pasar,” ujar dia. (iap)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending