Connect with us

INTERNASIONAL

Trump akan Subsidi Petani Rp170 Trilyun, Ringankan Beban Perang Dagang

Published

on

Presiden, Donald Trump.

Ekbis.co.id, Washington – Pemerintah Amerika Serikat pada Selasa (24/7/2018) menyatakan akan memberikan subsidi senilai 12 milyar dolar AS atau sekitar Rp170 trilyun untuk meringankan dampak perang dagang dengan China dan Uni Eropa.

China memberlakukan tarif impor bagi produk pertanian Amerika Serikat untuk membalas kebijakan serupa dari Presiden Donald Trump. Sebagian besar petani memilih Trump dalam pemilu presiden 2016 lalu.

Selama beberapa bulan terakhir, Trump berulangkali menyampaikan rencana subsidi untuk para petani, setelah China membatalkan impor kedelai dan hasil panen lain dari negara tersebut.

Bantuan ini merupakan kebijakan sementara untuk meringankan beban para petani, saat Amerika Serikat dan China menegosiasikan masalah perdagangan.

“Tentu saja ini adalah solusi sementara yang akan digantikan dengan kebijakan perdagangan jangka panjang Presiden Trump,” kata Menteri Pertanian Amerika Serikat, Sonny Perdue.

Saat berpidato di Kansas City, Missouri, pada Selasa, sang presiden kembali secara agresif membela diri atas kebijakan perdagangan internasional yang dia putuskan.

“Kami harus melakukannya,” kata Trump sambil mengecam China dan Uni Eropa.

Trump akan mengunjungi Iowa dan Illinois — dua wilayah pertanian — pada pekan ini untuk membantu kandidat anggota parlemen dari Partai Republik yang akan bersaing merebut suara pada pemilu November mendatang.

Kebijakan subsidi akan membuat para politikus Partai Republik kebingungan karena partai tersebut biasanya menolak program-program bantuan besar dari pemerintah yang dianggap merugikan keuangan negara.

Beberapa kandidat bahkan langsung menolak usulan Trump.

“Tarif adalah bentuk lain dari pajak yang merugikan konsumen dan produsen Amerika,” kata Senator Partai Republik dari Kentucky, Ran Paul, di akun Twitternya.

“Jika tarif merugikan petani, maka jawabannya bukan subsidi, melainkan penghapusan tarif,” kata dia.

Sementara itu Jackie Speier, anggota Dewan Representatif Partai Republik dari Kalifornia, yang merupakan negara bagian dengan produk pertanian besar, juga menyampaikan hal sama.

“Baiklah presiden, Anda sendiri yang menciptakan kekacauan ini dengan perang dagang, sekarang Anda akan menghabiskan uang negara sebesar 12 milyar dolar AS untuk meredam kemarahan para petani yang memilih Anda,” kata dia.

Para petani Amerika Serikat saat ini memang menjadi sasaran perang dagang dari negara-negara yang ingin membalas penerapan tarif impor atas produk-produk aluminium dan baja dari China, Uni Eropa, Kanada, dan Meksiko. Negara-negara itu pada akhirnya juga menerapkan tarif pada hasil pertanian Amerika Serikat seperti kedelai, keju, daging, dan minuman.

Kelompok advokasi industri pertanian, Farmers for Free Trade, mengecam kebijakan pemerintahan Trump.

“Cara terbaik adalah mengakhiri perang dagang. Petani butuh kontrak, bukan kompensasi sehingga mereka bisa merencanakan masa depan. Usulan ini hanyalah upaya jangka pendek yang menutupi kerusakan jangka panjang akibat tarif,” kata direktur pelaksana organisasi itu, Brian Kehl, demikian diberitakan Reuters. (ant)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

INTERNASIONAL

OPEC dan Aliansinya Sepakat Pangkas Produksi Minyak 1,2 Juta Barel

Published

on

Negara-negara anggota OPEC berkontribusi memotong produksi 0,8 juta barel per hari dan produsen minyak Non-OPEC.

Ekbis.co.id, Wina – Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan produsen minyak Non-OPEC pada Jumat (7/12/2018) sepakat untuk bersama-sama mengurangi produksi minyak mentah sebesar 1,2 juta barel per hari (bph), yang akan dilaksanakan pada Januari 2019 untuk periode awal enam bulan.

Menurut kesepakatan yang dicapai, negara-negara anggota OPEC berkontribusi memotong produksi 0,8 juta barel per hari dan produsen minyak Non-OPEC termasuk Rusia berkontribusi 0,4 juta barel per hari dari angka produksi Oktober. Tetapi rincian kuota untuk setiap negara anggota tidak diberikan.

Kesepakatan itu tercapai setelah Iran diberikan pengecualian untuk membatasi produksi karena sanksi-saksi Amerika Serikat.

Lonjakan produksi minyak AS, yang telah meningkat 2,5 juta barel per hari sejak awal 2016 menjadi 11,7 juta barel per hari, telah memberi OPEC dan produsen minyak lainnya lebih banyak tekanan dalam persaingan pasar global.

Keputusan pemotongan produksi bersama yang dibuat oleh anggota OPEC dan non-OPEC datang pada saat harga minyak turun sekitar 30 persen selama dua bulan terakhir, karena kelebihan pasokan di pasar minyak mentah global. Demikian laporan yang dikutip dari Xinhua. (pep)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

INTERNASIONAL

Perang Dagang AS-China Bayangi Pembicaraan G20

Published

on

Presiden AS, Donald Trump dan Presiden, China Xi Jinping.

Ekbis.co.id, Buenos Aires – Perang perdagangan antara Amerika Serikat dan China semakin membayangi pembicaraan G20, ketika Washington dan Beijing telah memberlakukan tarif ratusan miliar dolar AS atas impor satu sama lain setelah Trump memulai upaya untuk memperbaiki apa yang dilihatnya sebagai praktik perdagangan China yang tidak adil.

Pembicaraan pada Sabtu (1/12/2018) antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang bertujuan meredakan perang dagang akan menjadi ujian bagi chemistry pribadi antara kedua pemimpin, yang dipuji Trump sebagai persahabatan yang hangat.

Pemimpin AS itu tersipu-sipu pada Jumat (30/11/2018) sekalipun ia mencatat beberapa tanda-tanda positif. “Kami bekerja sangat keras. Jika kita bisa membuat kesepakatan itu akan bagus. Saya pikir mereka mau. Saya pikir kami ingin. Kita akan lihat,” katanya.

Seorang pejabat kementerian luar negeri China di Buenos Aires mengatakan ada tanda-tanda peningkatan konsensus menjelang diskusi, tetapi perbedaan itu tetap ada.

Beijing berharap untuk membujuk Trump agar membatalkan rencana untuk menaikkan tarif pada 200 miliar dolar AS barang-barang China menjadi 25 persen pada Januari, dari 10 persen saat ini. Trump telah mengancam akan melanjutkan dengan itu dan mungkin menambahkan tarif pada 267 miliar dolar AS impor jika tidak ada kemajuan dalam pembicaraan.

Trump telah lama mencela surplus perdagangan China dengan Amerika Serikat dan Washington menuduh Beijing tidak bermain adil dalam perdagangan. China menyebut Amerika Serikat proteksionis dan menentang apa yang dilihatnya sebagai upaya mengintimidasi.

Kedua negara juga berselisih secara militer atas klaim ekstensif China di Laut China Selatan dan pergerakan kapal perang AS melalui Selat Taiwan yang sangat sensitif.

Pada Jumat (30/11), Xi dan para pemimpin dari kelompok negara-negara berkembang terkemuka BRICS – Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan – menyerukan dalam sebuah pernyataan untuk perdagangan internasional terbuka dan penguatan WTO.

Seorang pejabat Uni Eropa mengatakan bahasa yang saat ini sedang dinegosiasikan untuk pernyataan akhir G20 juga akan mendukung reformasi badan perdagangan multilateral yang diperlukan untuk meningkatkan fungsinya.

Dalam upaya untuk memenangkan dukungan China, menyusul kegagalan untuk menyetujui pernyataan di APEC, delegasi G20 melunakkan bahasa pada praktik perdagangan yang tidak adil, kata para pejabat Eropa.

Washington, sementara itu, telah menegaskan pernyataan itu menekankan bahwa sistem perdagangan multilateral tidak berfungsi, kata salah seorang pejabat. (pep)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

INTERNASIONAL

Kata Menkeu Beda G20 saat Ini dan 10 Tahun Lalu

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan suasana pertemuan tingkat tinggi G20 di Buenos Aires, Argentina berbeda dengan sepuluh tahun silam, ketika pertemuan tingkat tinggi G20 pertama kali diadakan pada 2008.

“Kekompakan, kebersamaan dan kesepakatan bersama sepuluh tahun yang lalu seperti menguap,” kata Sri Mulyani dalam laman media sosial resmi yang dipantau di Jakarta, Minggu (2/12/2018).

Sri Mulyani menceritakan kondisi perekonomian global saat ini ditandai oleh pemulihan ekonomi yang masih belum merata serta kebijakan ekonomi antara negara yang makin tidak sinkron dan tidak searah. Ketegangan tersebut diperparah oleh kebijakan konfrontasi perdagangan, normalisasi kebijakan moneter dan kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (The Fed) yang tidak disukai oleh Presiden AS Donald Trump.

Kondisi ini menimbulkan arus modal keluar dan gejolak nilai tukar di negara berkembang, harga komoditas terutama minyak bumi yang naik turun dan persaingan kebijakan pajak yang berlomba saling menurunkan.

Padahal ketika pertemuan tingkat tinggi G20 pertama kali dilakukan pada 2008 di Washington DC, AS, semua pemimpin dunia sepakat untuk menyelamatkan ekonomi global dari krisis dan kehancuran.

Upaya penyelamatan tersebut melalui kolaborasi kebijakan moneter maupun fiskal dan mendorong sektor riil untuk mengembalikan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Fokus lain yang juga sangat penting waktu itu adalah melakukan reformasi regulasi serta kebijakan sektor perbankan dan keuangan untuk menghindarkan krisis keuangan kembali terjadi.

“Semua pemimpin negara G20 kompak sepakat menyelamatkan ekonomi dunia dengan kebijakan ekonomi satu arah dan saling mendukung, karena mereka percaya bahwa ekonomi global harus dijaga bersama,” ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, Indonesia ikut terlibat melakukan berbagai langkah strategis di bidang perbankan dan kebijakan fiskal yang suportif untuk menyelamatkan ekonomi agar tidak terkena imbas negatif keguncangan ekonomi global pada 2008.

“Indonesia dapat melalui dengan selamat dan termasuk dalam kategori sebagian kecil dari negara ’emerging’ yang masih memiliki pertumbuhan relatif tinggi dan stabilitas sektor keuangan tetap terjaga,” tambah Sri Mulyani.

Kemajuan penting lainnya adalah kerja sama perpajakan antara negara untuk memerangi penghindaran pajak melalui Base Erosion Profit Shifting (BEPS) dan Automatic Exchange of Information (AEOI), serta perpajakan ekonomi digital.

Indonesia memanfaatkan kerja sama itu untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan basis pajak terutama pada kelompok sangat kaya yang selama ini mudah memanfaatkan “tax haven” dan kelonggaran regulasi antar negara.

Meski demikian, tantangan maupun risiko lainnya yang masih melingkupi adalah lonjakan utang di berbagai negara maju dan negara berkembang, juga kenaikan utang korporasi swasta yang menimbulkan beban dan risiko ekonomi yang nyata.

“Indonesia memiliki tingkat dan rasio utang yang rendah dan terjaga. Kita harus terus menjaga kehati-hatian dalam kebijakan fiskal dan memperdalam sektor keuangan untuk menjaga stabilitas dan menghindari gejolak global,” kata Sri Mulyani. (sat)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending