Connect with us

TRADE

APHI: Tingkatkan Ekspor Produk Kayu Bersertifikasi

Published

on

Kayu Bersertifikasi.

Ekbis.co.id, Jakarta – Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menginginkan berbagai pihak terkait dapat bekerja sama untuk meningkatkan perdagangan ekspor produk kayu bersertifikasi dari Indonesia di pasar internasional.

“Hutan produksi kita menghasilkan kayu yang legal dan berkualitas tinggi setiap tahun,” kata Vice Chairman APHI, Iman Santosa, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (7/3/2018).

Menurut Iman Santosa, dengan kemajuan dalam pengelolaan hutan lestari dan sertifikasi hutan, hutan produksi ini dapat menjadi tulang punggung kebijakan ekonomi hijau di tingkat propinsi.

Selain itu, ujar dia, produk hutan bersertifikat dan kegiatan sertifikasi PHL sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki dan memperkuat akses dan ekspor ke pasar luar negeri di tingkat global.

“Meskipun kami memandang masih adanya kebutuhan untuk memperbaiki konteks operasional dalam hal pajak, peraturan ekspor dan fasilitas infrastruktur, kami juga sedang melakukan proses untuk meningkatkan upaya promosi pasar dan akses pasar melalui kerja sama,” paparnya.

Ia berpandangan bahwa negara lain lebih aktif dalam melakukan promosi industri kehutanan mereka.

APHI pada Selasa (6/3) juga telah bertemu dengan berbagai pihak guna membahas kerja sama untuk meningkatkan akses pasar dan kegiatan promosi ekspor produk kayu bersertifikasi Indonesia.

Acara itu dihadiri oleh lebih dari 100 peserta antara lain dari badan-badan sektoral (APHI), berbagai sektor kementerian (Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), organisasi pendukung seperti Forest Stewardship Council (FSC), the Borneo Initiative, WWF, dan TFF), serta pengusaha industri kehutanan.

Sebagai perwujudan komitmen untuk menghentikan kehilangan dan degradasi hutan, APHI meminta anggotanya untuk menerapkan praktik pengelolaan terbaik dengan menyiapkan sertifikasi FSC, skema sertifikasi hutan yang diakui secara internasional dengan mekanisme berbasis pasar untuk mempromosikan pengelolaan hutan lestari.

Dengan dukungan dari organisasi mitra seperti The Borneo Initiative, FSC, WWF, TFF, TNC, dan WanaAksara Institute, terdapat 25 unit konsesi hutan alam Indonesia dengan luas cakupan 2,7 juta hektare dari target 3,1 juta hektare yang sudah memiliki sertifikasi FSC sejak 2010.

Saat ini, sebanyak 20 persen dari 14 juta hektare konsesi alam aktif di Indonesia telah disertifikasi oleh FSC.

“Pertumbuhan ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan tercepat di kawasan tropis dalam sertifikasi FSC. Hal ini juga merupakan dorongan utama untuk program sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dari Pemerintah Indonesia, karena perusahaan bersertifikat FSC lebih siap untuk memenuhi persyaratan SVLK juga,” ucapnya. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TRADE

Darmin : Daerah Produksi Sawit Turunkan Kemiskinan Lebih Cepat

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan berbagai daerah yang merupakan penghasil kelapa sawit menurunkan tingkat kemiskinan lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang bukan produsen sawit.

“Di daerah penghasil kelapa sawit, tingkat kemiskinan turun lebih cepat daripada daerah lain,” kata Darmin Nasution dalam acara Briefing Diskriminasi Uni Eropa terhadap Kelapa Sawit di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Untuk itu, ujar dia, sawit dan berbagai produknya seperti minyak kelapa sawit atau CPO sangat erat kaitannya dengan pencapaian SDG (Sasaran Pembangunan Global) di Indonesia, terlebih dalam pilar pengentasan kemiskinan.

Menko Perekonomian menegaskan, Indonesia tidak mau produk kelapa sawit diganggu gugat oleh regulasi pihak lain seperti dari Uni Eropa.

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan bahwa perkebunan besar swasta (PBS) taat terhadap semua aturan yang ditetapkan pemerintah salah satunya kewajiban membangun atau bermitra dengan petani plasma.

Anggota Dewan Pembina Gapki Achmad Mangga Barani menyatakan, terkait kewajiban bagi PBS dan Perkebunan Besar Negara (PBN) untuk membangun kebun plasma sekitar 20 persen dari total konsesi yang dimilikinya sebagaimana dalam Permentan No.26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Mangga Barani menegaskan kewajiban PBS dan PBN membangun kebun plasma seluas 20 persen dari total konsesi itu ada sejak terbitnya Permentan tersebut, yakni pada tahun 2007.

“Sedangkan sebelum 2007 tidak ada kewajiban bagi PBS maupun PBN membangun atau bermitra dengan petani plasma. Jadi salah besar jika dikatakan perusahaan sawit dan PTPN tidak berpihak ke petani kecil,” ujar mantan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian itu.

Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan menyebutkan, hingga akhir 2018 total kebun sawit di Indonesia mencapai 14.309.256 hektare (ha). Kepemilikan kebun sawit tersebut terdiri atas perkebunan rakyat seluas 5.807.514 ha, PBN seluas 713.121 ha, dan PBS seluas 7.788.621 ha.

Perkebunan rakyat terbagi menjadi dua, yakni kebun milik petani mandiri dan petani plasma yang luasnya sekitar 617.000 ha.

Sebagaimana diwartakan, Komisi Eropa telah mengeluarkan Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the EU Renewable Energy Directive II.

Secara garis besar rancangan itu akan mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofuel Uni Eropa sehingga dapat menguntungkan produk minyak nabati lainnya.

Saat ini, Komisi Eropa juga telah mengadopsi Delegated Regulation no C (2019) 2055 Final tentang High and Low ILUC Risk Criteria on biofuels pada 13 Maret 2019.

Dokumen ini akan diserahkan kepada Dewan dan Parlemen Uni Eropa melalui tahap “scrutinize document” dalam waktu dua bulan ke depan. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

TRADE

RI : Kebijakan Sawit Uni Eropa Diskriminatif-Proteksi Terselubung

Published

on

Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan), Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan (kiri), Wamenlu AM Fachir (tengah), dalam Briefing Diskriminasi UE terhadap Kelapa Sawit yang digelar di Kemenlu, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Ekbis.co.id, Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan bahwa kebijakan Uni Eropa yang melarang produk kelapa sawit adalah kebijakan yang diskriminatif dan merupakan bentuk proteksi terselubung terhadap komoditas yang sangat penting bagi Indonesia.

“Tidak ada keraguan (kebijakan sawit Uni Eropa) ini diskriminasi, dengan latar belakang proteksionisme yang kemudian dibungkus dengan berbagai bahan ilmiah yang saintifik,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Briefing Diskriminasi Uni Eropa terhadap Kelapa Sawit yang digelar di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Menurut dia, produk kelapa sawit adalah produk yang sangat penting bagi Indonesia terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan bagi jutaan warga Indonesia.

Menko Perekonomian memaparkan bahwa pada saat ini untuk industri kelapa sawit telah mempekerjakan sebanyak 7,5 juta orang secara langsung dan ditambah 12 juta orang secara tidak langsung.

Belum lagi, lanjutnya, ditambah dengan “smallholders farmers” (petani kecil) yang berjumlah 2,6 juta orang, yang mempekerjakan sebanyak 4,3 juta orang

“Jelas sawit mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan,” kata Menko Perekonomian.

Darmin juga mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan keprihatinannya seperti dalam pertemuan ASEAN, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa kebijakan sawit Uni Eropa ini merupakan permasalahan yang sangat serius bagi Indonesia.

“Kami negara besar yang memiliki kedaulatan yang tidak bisa diganggu oleh siapa pun,” kata Menko Maritim.

Sedangkan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir mengingatkan bahwa langkah yang diambil Uni Eropa adalah diskriminatif dan bisa berpengaruh kepada pembahasan mengenai kemitraan komprehensif kedua pihak.

Sebagaimana diwartakan, Komisi Eropa telah mengeluarkan Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the EU Renewable Energy Directive II.

Secara garis besar rancangan itu akan mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofuel Uni Eropa sehingga dapat menguntungkan produk minyak nabati lainnya.

Saat ini, Komisi Eropa juga telah mengadopsi Delegated Regulation no C (2019) 2055 Final tentang High and Low ILUC Risk Criteria on biofuels pada 13 Maret 2019.

Dokumen ini akan diserahkan kepada Dewan dan Parlemen Uni Eropa melalui tahap “scrutinize document” dalam waktu dua bulan ke depan. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

TRADE

Bengkulu Ekspor Komoditi Pertanian ke China dan Thailand

Published

on

Saat melepas komoditas ekspor berupa kayu olahan dari karet dan cangkang sawit di Pelabuhan Pulau Baai.

Ekbis.co.id, Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu mengembangkan sayap ekspor dari produk komoditi pertanian seperti olahan kayu dan cangkang sawit ke negara China dan Thailand.

“Produk kita akan menuju China dan Thailand, semoga ke depan lebih banyak muncul produk-produk unggulan yang siap ekspor,” kata Staf Ahli Gubernur Bengkulu, Ricky Gunarwan di Bengkulu.

Saat melepas komoditas ekspor berupa kayu olahan dari karet dan cangkang sawit di Pelabuhan Pulau Baai, Ricky mengatakan keterbukaan konektivitas lewat Pelabuhan Pulau Baai dan Bandara Fatmawati (internasional) akan memberi manfaat kenaikan pendapatan asli daerah dari sisi ekspor komoditas unggulan.

Komoditi ekspor berupa 823, 7407 meter kubik kayu olahan senilai 286.566,96 dolar AS atau setara dengan Rp4,01 miliar dengan tujuan China dan cangkang sawit sebanyak 8.500 MTS senilai 386.750 US dolar atau setara dengan Rp5,4 miliar dengan tujuan Thailand.

Kayu olahan yang siap ekspor terdiri dari 5 jenis komoditas yaitu Rubber Wood Finger Jointed, Rubber Wood Moulding (S4S), Rubber Wood Finger Joint Laminating, Rubber Wood Laminating Board dan Albizia Falcatarina Wood Finger Joint Laminating yang dimuat dalam 25 kontainer dan akan dikirim melalui pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.

Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan Badan Karantina Pertanian Sujarwanto mengatakan Bengkulu dalam sejarah tercatat sebagai wilayah yang kaya akan rempah-rempah berkualitas, sebab itu dahulu bangsa Eropa datang ke Bengkulu.

“Kekayaan Bengkulu sebagai pusat rempah-rempah seperti lada, pala, jahe harus terus dijaga. Generasi milenial wajib menjadi pelopor sebagai petani muda dan eksportir masa mendatang,” katanya

Ia menambahkan potensi Holtikultura di Bengkulu juga sangat melimpah, negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura sangat membutuhkan sayur mayur segar. (hms)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending